RADAR KUDUS – Di saat gejolak geopolitik di Timur Tengah mulai membakar stabilitas energi dan penutupan Selat Hormuz mencekik nadi ekonomi dunia, Pemerintah Indonesia justru terjebak dalam orkestrasi komunikasi publik yang dinilai sangat buruk.
Alih-alih meredam kecemasan, rangkaian pernyataan pejabat negara dalam waktu yang hampir bersamaan justru menjadi katalisator kepanikan massal yang sistematis.
Setidaknya ada empat narasi besar yang dilemparkan ke ruang publik secara beruntun: penipisan stok BBM, pembengkakan defisit APBN, ancaman kenaikan harga subsidi, hingga penetapan status Siaga 1 TNI.
Gabungan narasi ini tidak lagi dibaca sebagai "transparansi data", melainkan sinyal darurat yang mencekam.
Pernyataan pemerintah bahwa stok BBM nasional hanya cukup untuk 20 hingga 25 hari ke depan dianggap sebagai blunder komunikasi yang fatal.
Dalam kacamata psikologi massa, angka tersebut tidak diterjemahkan sebagai indikator "ketahanan", melainkan sebagai hitungan mundur menuju kelangkaan.
Pernyataan ini seolah menjadi instruksi tak tertulis bagi masyarakat untuk melakukan aksi borong (panic buying).
Antrean panjang di berbagai SPBU yang mulai terlihat bukan sekadar pemandangan visual biasa, melainkan simbol runtuhnya kepercayaan publik terhadap jaminan ketersediaan energi oleh negara.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan bahwa defisit APBN per Februari telah menyentuh angka Rp135 triliun.
Angka ini mempertegas bahwa ruang fiskal Indonesia sedang dalam kondisi kritis. Ketika kas negara "tekor" berbarengan dengan melambungnya harga minyak mentah dunia, opsi kenaikan harga BBM subsidi bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan ancaman nyata yang tinggal menunggu ketukan palu.
Pemerintah kini terjebak dalam dilema klasik: membiarkan APBN jebol atau membiarkan daya beli rakyat hancur.
Masalahnya, narasi ini dilemparkan saat nilai tukar Rupiah sedang babak belur dan IHSG menunjukkan tren merah, menciptakan persepsi kuat bahwa ekonomi nasional sedang berada di ambang kolaps.
Instruksi "Siaga 1" oleh Panglima TNI menyempurnakan drama ketidakpastian ini. Meskipun secara teknis militer status ini bertujuan untuk pengamanan obyek vital strategis, di mata rakyat awam, mobilisasi personel militer memberikan sinyal kuat bahwa situasi keamanan nasional sedang tidak baik-baik saja.
Gabungan antara krisis energi, tekanan ekonomi, dan kehadiran militer menciptakan atmosfer "darurat" yang mencekam di tengah masyarakat.
Menyampaikan "kebenaran" tanpa strategi komunikasi yang matang ibarat menembakkan peluru ke kaki sendiri.
Pemerintah mungkin berdalih bahwa mereka hanya bersikap jujur mengenai fakta yang ada. Namun, menyuguhkan fakta pahit tanpa solusi konkret di tengah badai global adalah bentuk ketidakpedulian terhadap stabilitas psikologis bangsa.
Saat ini, masyarakat tidak membutuhkan sekadar angka defisit yang membengkak atau hitungan hari sisa stok solar. Masyarakat butuh kepastian.
Jika pemerintah terus menggunakan bahasa yang tajam untuk membedah borok ekonomi sendiri tanpa memberikan "obat" yang nyata, maka pasar akan terus merespons secara negatif.
Di tengah ketidakpastian global yang luar biasa, sangat disayangkan jika pemerintah Indonesia justru menciptakan ketidakpastiannya sendiri di dalam negeri.
Kini pertanyaannya: apakah pemerintah sanggup segera memberikan "obat" penenang sebelum kepanikan ini berubah menjadi krisis sosial yang lebih luas? (*)
Editor : Mahendra Aditya