RADAR KUDUS – Situasi politik dan keamanan Iran memasuki fase penuh ketidakpastian setelah muncul tiga sinyal kebijakan yang saling bertentangan hanya dalam kurun waktu 48 jam.
Perbedaan arah kebijakan tersebut memicu spekulasi mengenai terjadinya fragmentasi kekuasaan di dalam pemerintahan Iran pascakematian Pemimpin Tertinggi negara itu, Ali Khamenei.
Pada masa pemerintahan Presiden Hassan Rouhani, misalnya, Iran tetap menjalankan uji coba rudal balistik bersamaan dengan negosiasi perjanjian nuklir JCPOA.
Kebijakan yang tampak kontradiktif itu diyakini tetap terkendali karena adanya otoritas final dari Pemimpin Tertinggi.
Hal serupa juga terjadi ketika komandan militer Qasem Soleimani menjalankan operasi regional sementara Menteri Luar Negeri Iran menghadiri forum diplomasi internasional.
Seluruh jalur kebijakan tersebut tetap berada dalam koordinasi satu figur kepemimpinan.
Kini, setelah wafatnya Khamenei pada 28 Februari, keseimbangan tersebut dinilai mulai runtuh.
Kepemimpinan Sementara Dinilai Lemah
Dewan Kepemimpinan Sementara yang diumumkan setelah kematian Khamenei terdiri dari ulama Ali Reza Arafi, Presiden Masoud Pezeshkian, serta kepala lembaga peradilan Iran.
Namun para pengamat menilai struktur ini tidak memiliki kendali langsung atas IRGC maupun Pasukan Quds—dua elemen militer paling berpengaruh di Iran.
Sejak Revolusi Iran 1979, IRGC kerap dianggap sebagai “negara paralel” yang memiliki struktur komando tersendiri dan selama ini bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi.
Tanpa figur pemersatu tersebut, keputusan strategis berpotensi diambil secara terpisah oleh masing-masing faksi.
Pernyataan Larijani yang membantah negosiasi bahkan dinilai bukan bentuk strategi diplomasi, melainkan indikasi bahwa sebagian pejabat sipil mungkin tidak mengetahui langkah yang diambil oleh elemen lain dalam pemerintahan.
Situasi ini menjadi semakin sensitif karena berkaitan langsung dengan program nuklir Iran.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dilaporkan telah mengonfirmasi pemindahan sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen ke fasilitas bawah tanah sebelum serangan militer terjadi, berdasarkan laporan rahasia yang diperoleh Reuters tertanggal 27 Februari.
Material nuklir tersebut kini disebut berada dalam sistem negara yang menghadapi ketidakjelasan rantai komando dan arah kebijakan nasional.
Para analis keamanan menilai kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan kalkulasi strategis, terutama ketika berbagai institusi mengirimkan pesan berbeda mengenai apakah Iran sedang menuju perang, negosiasi, atau eskalasi militer.
Pengalaman internasional menunjukkan pengamanan material nuklir dalam situasi transisi kekuasaan merupakan proses panjang dan kompleks.
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, komunitas internasional membutuhkan waktu puluhan tahun serta pendanaan miliaran dolar untuk mengamankan material nuklir yang tersebar di beberapa negara penerus.
Kini, dengan struktur komando Iran yang disebut terus terfragmentasi dalam beberapa hari terakhir, para pengamat memperingatkan bahwa dunia menghadapi ketidakpastian baru.
Belum adanya rencana penahanan yang jelas terhadap material nuklir di tengah krisis kepemimpinan nasional. (*)
Editor : Ali Mustofa