RADAR KUDUS – Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan menargetkan penyelesaian pengerahan pasukan militernya di kawasan Timur Tengah pada pertengahan Maret mendatang.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan operasi militer terhadap Iran.
Informasi ini dilaporkan oleh The Washington Post dengan mengutip sejumlah pejabat AS.
Baca Juga: Ketegangan Memanas, Amerika Serikat dan Iran Saling Peringatkan Aksi Militer
Presiden AS Donald Trump bersama jajaran penasihat keamanan nasional mengadakan pertemuan di Situation Room pada Rabu untuk membahas perkembangan situasi di Iran.
Pemerintah AS disebut secara sengaja memperlihatkan peningkatan kehadiran militernya di kawasan tersebut sebagai sinyal tekanan.
Trump juga memperingatkan kemungkinan konsekuensi serius apabila Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan.
Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas pada tahap awal yang menyasar fasilitas militer serta pemerintahan Iran.
Rencana tersebut disebut bertujuan menekan Teheran agar bersedia menyetujui kesepakatan terkait program nuklirnya.
Putaran kedua pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat mengenai program nuklir Teheran berlangsung pada 17 Februari di Jenewa dengan mediasi Oman.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan pertemuan tersebut menunjukkan kemajuan.
Baca Juga: Sidang Pemblokiran Jalan di Pati Memanas, Botok Sebut Tuntutan Tak Sesuai Fakta
Ia mengungkapkan bahwa kedua negara berencana menyusun rancangan dokumen yang dapat menjadi dasar kesepakatan di masa mendatang.
Sebelumnya, laporan CBS News menyebutkan bahwa pasukan AS telah meningkatkan kesiagaan sejak Sabtu terkait kemungkinan serangan terhadap Iran.
Meski demikian, Trump disebut belum mengambil keputusan final mengenai langkah militer terhadap negara tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Iran menegaskan sikap tegas menghadapi potensi serangan.
Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran akan menyerang pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia apabila Washington terlebih dahulu melancarkan serangan.
Baca Juga: Setahun Kepemimpinan Sam’ani–Bellinda, Lindungi Masyarakat Rentan Lewat Layanan Sosial
Iran juga menegaskan program rudalnya tidak termasuk dalam agenda negosiasi nuklir karena dianggap sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.
Peringatan keras juga disampaikan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan, Iran menegaskan akan memberikan respons tegas dan proporsional terhadap setiap tindakan militer yang ditujukan kepadanya.
Iran juga menekankan bahwa Amerika Serikat akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Iran tidak mencari konflik ataupun perang dan tidak akan memulai permusuhan.
Namun, jika menjadi sasaran agresi, negara itu menyatakan akan menggunakan hak membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB.
Iran juga memperingatkan bahwa seluruh pangkalan dan aset militer pihak lawan di kawasan dapat menjadi target sah dalam konteks pembelaan diri.
Selain itu, Teheran menilai pernyataan Trump melalui media sosial pada 18 Februari sebagai ancaman terbuka penggunaan kekuatan militer, termasuk kemungkinan pemanfaatan fasilitas militer di Diego Garcia dan pangkalan RAF Fairford di Inggris.
Melalui surat tersebut, Iran mendesak Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB segera mengambil langkah pencegahan untuk menghindari eskalasi konflik.
Iran menilai ancaman militer AS berpotensi memicu dampak serius bagi stabilitas kawasan serta mengancam perdamaian dan keamanan global.
Meski demikian, misi Iran di PBB menegaskan komitmennya terhadap jalur diplomasi dan menyatakan tetap mendukung prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Iran juga menegaskan telah terlibat secara konstruktif, serius, dan dengan itikad baik dalam perundingan nuklir bersama pemerintah Amerika Serikat.