RADAR KUDUS – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, secara terbuka meminta jaksa penuntut umum (JPU) menelusuri lebih jauh dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di tubuh Pertamina.
Bahkan, Ahok mendorong agar pemeriksaan juga menyentuh mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dorongan itu disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Baca Juga: Emas Antam Koreksi Rp1.000 per Gram, Buyback di Level Rp2,749 Juta
Dalam persidangan tersebut, Ahok menyoroti pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina yang menurutnya justru memiliki integritas tinggi.
Dua sosok yang dimaksud Ahok adalah Joko Priyono dan Mas’ud Khamid.
Keduanya merupakan mantan direksi di subholding Pertamina, masing-masing di Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Pertamina Patra Niaga (PPN).
Dalam persidangan, jaksa sempat mengonfirmasi keterangan Ahok terkait pencopotan kedua nama tersebut.
Jaksa mempertanyakan apakah terdapat permasalahan tertentu yang menjadi alasan pemberhentian keduanya dari jabatan strategis di anak perusahaan Pertamina.
Menanggapi pertanyaan itu, Ahok justru menyampaikan pembelaan sekaligus pujian.
Ia menilai Joko Priyono dan Mas’ud Khamid sebagai figur terbaik yang pernah dimiliki Pertamina dalam upaya memperbaiki kinerja kilang dan distribusi energi.
Baca Juga: Galeri24 dan UBS Kompak Naik, Harga Emas Jadi Sorotan Investor
“Bagi saya, dua orang ini adalah direktur utama terbaik yang pernah Pertamina punya. Semua arahan yang saya berikan dijalankan dengan baik,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim.
Ahok kemudian menyinggung sikap Mas’ud Khamid yang dinilainya berani dan berintegritas.
Menurutnya, Mas’ud lebih memilih kehilangan jabatan daripada harus menandatangani proses pengadaan yang dianggap bermasalah.
“Terkait urusan aditif, Pak Mas’ud ini lebih baik diberhentikan daripada harus tanda tangan kalau ada penyimpangan. Itu sebabnya saya bilang, dia salah satu yang terbaik,” kata Ahok.
Sementara itu, Ahok menggambarkan Joko Priyono sebagai sosok teknokrat tulen yang memahami seluk-beluk kilang secara mendalam.
Baca Juga: Meneladani Wudhu Rasulullah SAW, Jalan Menuju Ibadah yang Suci dan Bermakna
Ia menyebut, Joko kerap memberikan masukan penting terkait kelemahan dan pembenahan kilang Pertamina.
“Pak Joko ini orang kilang, asli. Pengetahuannya paling dalam. Dia yang menjelaskan ke saya apa saja yang perlu diperbaiki. Waktu dia dicopot, saya benar-benar terpukul,” ungkap Ahok.
Ahok mengaku sempat menghubungi Joko Priyono usai pencopotan tersebut.
Dari percakapan itu, Ahok menilai keputusan pemberhentian dilakukan secara tidak adil dan jauh dari prinsip meritokrasi.
“Dia bilang ke saya, ‘Pak, sudahlah, saya di Yogya saja.’ Saya merasa ini keterlaluan. Orang yang mau bekerja benar justru disingkirkan. Ini yang saya tulis dalam BAP sebagai ‘dicopot’,” tegasnya.
Karena menilai ada kejanggalan serius, Ahok pun meminta jaksa untuk mendalami siapa pihak yang berada di balik keputusan pencopotan tersebut.
Ia bahkan menyebut perlunya pemeriksaan terhadap pejabat tinggi negara demi mengungkap kebenaran.
Baca Juga: Menguatkan Mental di Tengah Tekanan Hidup dengan Iman
“Itulah sebabnya saya bilang ke jaksa, sekalian saja periksa BUMN, periksa Presiden kalau perlu. Kenapa orang-orang terbaik justru disingkirkan?” kata Ahok lantang.
Pernyataan Ahok tersebut sempat memicu reaksi pengunjung sidang yang memberikan tepuk tangan.
Situasi itu membuat majelis hakim langsung memberikan peringatan agar persidangan tetap berlangsung tertib.
“Pengunjung mohon tertib. Ini ruang sidang, bukan tempat hiburan. Jangan bertepuk tangan,” ujar hakim.
Sementara itu, jaksa penuntut umum menanggapi pernyataan Ahok dengan menegaskan bahwa dorongan pemeriksaan terhadap Erick Thohir dan Presiden Jokowi tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara yang tengah disidangkan.
Jaksa menilai, keterangan Ahok belum disertai penjelasan detail mengenai perbuatan konkret maupun bukti pendukung yang dapat memastikan adanya fakta hukum sebagaimana yang disampaikan di persidangan.
“Itu sebatas keterangan saksi. Namun tidak dijelaskan fakta detailnya, perbuatan apa, serta tidak ada dokumen yang menguatkan pernyataan tersebut,” pungkas jaksa.
Editor : Ali Mustofa