RADAR KUDUS - Awal tahun 2026 diwarnai gejolak besar di Timur Tengah. Iran menjadi sorotan dunia internasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota dan provinsi.
Aksi yang awalnya dipicu oleh krisis ekonomi ini dengan cepat berkembang menjadi perlawanan politik terbuka terhadap rezim yang berkuasa, bahkan memunculkan kembali wacana perubahan sistem pemerintahan.
Berdasarkan laporan sejumlah media internasional seperti Al Jazeera dan Reuters, akar utama demonstrasi di Iran adalah kondisi ekonomi yang berada di titik kritis.
Nilai mata uang Rial Iran mengalami kejatuhan drastis. Pada akhir Desember 2025, satu dolar Amerika Serikat setara hampir 1,5 juta Rial.
Situasi memburuk pada Januari 2026 ketika nilai tukar Rial nyaris tidak bernilai terhadap mata uang utama dunia. Penurunan ini disertai lonjakan inflasi tahunan hingga sekitar 42 persen.
Kenaikan harga kebutuhan pokok semakin memperparah keadaan.
Harga bahan makanan dilaporkan melonjak hingga 72 persen, biaya kesehatan meningkat sekitar 50 persen, sementara krisis air dan energi menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan di berbagai kota.
Bagi masyarakat Iran, kondisi tersebut menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai perjuangan untuk bertahan hidup.
Kemarahan publik pertama kali meledak di Grand Bazaar Teheran, pusat ekonomi tradisional Iran.
Para pedagang dan pemilik toko turun ke jalan menuntut pemerintah mengendalikan harga dan menstabilkan perekonomian.
Namun, dalam waktu singkat, tuntutan ekonomi berubah menjadi tuntutan politik. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi pemicu utama pergeseran ini.
Banyak warga menilai krisis yang terjadi bukan sekadar musibah, melainkan akibat korupsi, salah kelola negara, serta kebijakan pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan pendanaan kelompok proksi di luar negeri dibanding kesejahteraan rakyat.
Slogan demonstrasi pun berubah drastis. Seruan soal stabilitas harga berganti dengan teriakan “Hidupku untuk Iran” hingga “Kematian untuk diktator”, yang secara jelas diarahkan kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Di tengah gelombang protes tersebut, nama dinasti Pahlavi kembali mencuat.
Sejumlah demonstran membawa bendera lama Iran dan meneriakkan slogan pro-monarki, menandakan kekecewaan mendalam terhadap rezim Islam yang berkuasa sejak Revolusi 1979.
Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran yang kini hidup di pengasingan di Amerika Serikat, secara terbuka menyatakan dukungan kepada para demonstran.
Kemunculan ini memicu kecurigaan banyak pihak, mengingat kedekatan dinasti Pahlavi dengan Barat di masa lalu.
Spekulasi pun berkembang bahwa demonstrasi di Iran tidak sepenuhnya murni gerakan rakyat, melainkan dimanfaatkan oleh kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Demonstrasi yang bermula pada 28 Desember 2025 kemudian menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari dua pekan, aksi protes tercatat terjadi di lebih dari 180 kota di 31 provinsi.
Eskalasi pun meningkat. Sejumlah gedung pemerintah, markas milisi Basij, bahkan masjid dilaporkan dibakar.
Pada malam hari, ketika lampu jalan dimatikan, warga membalas dengan menyalakan kembang api dan lampu ponsel dari atap rumah, menciptakan “lautan cahaya” sambil meneriakkan slogan anti-pemerintah.
Pemerintah Iran merespons dengan tindakan keras. Akses internet diputus selama lebih dari 60 jam, melumpuhkan komunikasi, transaksi digital, hingga operasional rumah sakit.
Aparat keamanan, termasuk milisi Basij, dikerahkan secara masif. Laporan dari media internasional dan kelompok hak asasi manusia menyebut adanya perintah tembak di tempat terhadap demonstran.
Sniper dilaporkan ditempatkan di berbagai gedung di Teheran, dengan korban berjatuhan tanpa pandang usia.
Rumah sakit berubah menjadi zona krisis. Unit gawat darurat dipenuhi korban luka tembak, sementara koridor dipenuhi jenazah.
Beberapa laporan bahkan menyebut adanya intimidasi terhadap keluarga korban serta sweeping aparat ke rumah sakit untuk menangkap demonstran yang terluka.
Organisasi HAM memperkirakan ratusan orang tewas dan lebih dari 2.600 orang ditangkap, menjadikan aksi ini salah satu demonstrasi paling berdarah dalam sejarah modern Iran.
Pemerintah Iran secara tegas menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik kerusuhan.
Presiden Iran dan Pemimpin Tertinggi mengeklaim adanya agen asing, termasuk CIA, yang menyusup ke tengah demonstrasi untuk memprovokasi massa.
Tuduhan ini diperkuat oleh perubahan tuntutan demo yang dinilai mengarah pada kepentingan Barat.
Di sisi lain, Amerika Serikat membantah keterlibatan langsung, meski Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan terhadap demonstran dan memperingatkan Iran agar tidak membantai rakyatnya.
Israel pun dilaporkan berada dalam status siaga tinggi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa demonstrasi ini pada dasarnya dipicu oleh persoalan domestik Iran, yakni krisis ekonomi dan pemerintahan yang represif.
Namun, mereka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing yang ikut memanfaatkan situasi.
Di tengah ketegangan tersebut, muncul pula demonstrasi tandingan dari kelompok pro-pemerintah yang menegaskan loyalitas mereka kepada rezim dan mengecam Amerika serta Israel.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Iran kini terbelah. Masa depan Iran pun masih menjadi tanda tanya besar, dengan harapan utama agar warga sipil tidak terus menjadi korban dalam konflik politik yang kian kompleks. (Ghina Nailal Husna)
Editor : Ali Mustofa