RADAR KUDUS - Delapan puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam rentang itu, sebuah bangsa seharusnya tumbuh dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, matang dalam berpikir, bijak dalam mengambil keputusan.
Tahun 2025 menandai 80 tahun Indonesia merdeka, sebuah usia yang mengundang refleksi mendalam tentang perjalanan panjang bangsa ini sejak kelahirannya pada 1945.
Tahun 1945 menjadi titik sakral bagi banyak negara di dunia. Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia lahir di periode yang sama.
Mereka menghadapi perang, kehancuran, dan krisis, namun kini berhasil menjelma menjadi negara industri, pusat investasi, dan kekuatan ekonomi regional.
Waktu telah membuktikan bahwa delapan dekade mampu mengubah nasib sebuah bangsa secara drastis. Namun, sejauh mana perubahan itu terjadi di Indonesia?
Masa Awal Kemerdekaan: Bertahan dan Mencari Jati Diri
Saat Indonesia merdeka, negara ini nyaris tidak memiliki apa pun. Tidak ada sistem ekonomi yang mapan, cadangan devisa, maupun administrasi negara yang tertata.
Sepuluh tahun pertama kemerdekaan dihabiskan untuk mempertahankan kedaulatan dari agresi militer dan memperoleh pengakuan internasional.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957 menjadi langkah besar, tetapi tidak diiringi kesiapan manajerial. Banyak perusahaan akhirnya kolaps.
Di saat yang sama, pemerintah juga menghadapi tantangan ideologis dan separatisme di berbagai daerah, mulai dari DI/TII, PRRI-Permesta, hingga RMS. Anggaran negara terkuras untuk konflik, sementara rakyat menderita akibat krisis ekonomi berkepanjangan.
Pada puncaknya, inflasi mencapai 600 persen pada 1965. Nilai uang runtuh, harga melambung, dan krisis sosial pun meledak, menandai berakhirnya era Soekarno dan dimulainya Orde Baru.
Orde Baru: Pembangunan dan Bayang-Bayang Otoritarianisme
Di bawah Soeharto, Indonesia berbalik arah secara geopolitik dengan mendekat ke blok Barat. Stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama melalui peran para ekonom teknokrat dan program pembangunan lima tahunan (Repelita).
Inflasi ditekan, infrastruktur dibangun, dan pertumbuhan ekonomi mulai terasa, terutama saat boom minyak pada 1970–1980-an.
Namun, pembangunan itu bersifat sentralistik dan dibangun di atas fondasi rapuh. Kekuasaan militer merambah hampir seluruh sektor, sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakar kuat.
Konglomerat yang dekat dengan kekuasaan tumbuh pesat, sementara kebebasan pers dan hak asasi manusia ditekan.
Krisis moneter 1997–1998 menjadi titik runtuh Orde Baru. Rupiah anjlok, bank-bank kolaps, pengangguran melonjak, dan gelombang protes mahasiswa menggulingkan Soeharto, membuka jalan menuju era Reformasi.
Reformasi: Demokrasi dan Transisi yang Tidak Mudah
Masa pemerintahan B.J. Habibie menjadi fase penyelamatan krusial. Restrukturisasi perbankan dilakukan, kebebasan pers dibuka, dan ekonomi perlahan dipulihkan. Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang relatif cepat bangkit dari krisis.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melanjutkan reformasi dengan langkah-langkah progresif, yaitu menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mengakui kembali Konghucu, dan mengakhiri dwifungsi ABRI.
Meski demikian, konflik politik dan gaya kepemimpinan yang kontroversial membuat masa jabatannya singkat.
Era Megawati menandai penguatan institusi demokrasi seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, dan pemilu langsung. Fondasi demokrasi mulai terbentuk, meski diiringi fragmentasi politik dan tumbuhnya banyak partai serta organisasi masyarakat.
Era Stabilitas hingga Pembangunan Besar
Pemilu langsung melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama dua periode, Indonesia menikmati stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang konsisten, inflasi rendah, dan peningkatan cadangan devisa.
Rasio utang menurun dan Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah serta masuk forum G20.
Pada 2014, Indonesia memasuki babak baru di bawah Presiden Joko Widodo. Infrastruktur menjadi agenda utama, terutama di luar Jawa.
Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan dibangun secara masif. Namun, pembangunan ini juga diiringi lonjakan utang negara dan BUMN.
Pandemi COVID-19 pada 2020 menghantam keras. Ekonomi terkontraksi, pengangguran meningkat, dan banyak proyek strategis tersendat.
Periode kedua pemerintahan Jokowi diwarnai kritik tajam terkait konsolidasi kekuasaan, pelemahan lembaga demokrasi, serta menyempitnya ruang kebebasan sipil.
80 Tahun Kemerdekaan: Menuju ke Mana Indonesia?
Kini, di usia 80 tahun, Indonesia telah melewati krisis, otoritarianisme, reformasi, dan pembangunan besar-besaran.
Namun pertanyaan mendasarnya tetap menggantung. Indonesia ingin menjadi bangsa seperti apa?
Ketika negara-negara yang merdeka di waktu yang sama telah melesat jauh, Indonesia masih berada di persimpangan. Sejarah telah memberi pelajaran berharga.
Tantangannya kini adalah memastikan bahwa demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Delapan puluh tahun adalah cermin. Dari sanalah bangsa ini seharusnya menatap masa depan dengan lebih jujur, dewasa, dan berani menentukan arah. (Ghina Nailal Husna)
Editor : Ali Mustofa