RADAR KUDUS – Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, menilai pemerintah AS tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup untuk membenarkan operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.
Menurut Jeffries, hingga kini pemerintahan belum menunjukkan dasar kuat yang mengaitkan tindakan tersebut dengan adanya ancaman langsung terhadap keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, maupun keamanan nasional warga Amerika Serikat. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu (4/1).
Pernyataan Jeffries disampaikan menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada Sabtu, yang menyebut bahwa Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, telah diamankan dalam sebuah operasi militer AS.
Baca Juga: Usai Maduro Dibawa ke AS, Mahkamah Agung Venezuela Tunjuk Delcy Rodriguez sebagai Presiden Sementara
Trump juga menegaskan niat Washington untuk mengambil alih kendali Venezuela sementara waktu, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan militer bila diperlukan.
Maduro dan Flores diketahui tiba di New York pada Sabtu malam dan saat ini ditahan di pusat penahanan Brooklyn.
Keduanya menghadapi dakwaan serius terkait perdagangan narkoba serta dugaan keterlibatan dengan jaringan kriminal yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Jeffries menepis klaim pemerintah yang menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari perang melawan narkoba.
Ia menilai langkah itu lebih tepat disebut sebagai peningkatan eskalasi militer.
“Ini bukan sekadar operasi narkotika, melainkan sebuah tindakan perang,” tegasnya.
Kecaman serupa juga datang dari sejumlah legislator Partai Demokrat AS.
Pada Sabtu, mereka mengecam keras operasi militer tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres dan menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Di Venezuela, pemerintah mengambil langkah balasan.
Menteri Informasi dan Komunikasi Venezuela, Freddy Nanez, menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk komisi khusus untuk mengupayakan pembebasan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanez pada Senin (5/1) melalui kanal Telegram resmi.
Menurut Nanez, keputusan pembentukan komisi tingkat tinggi itu diambil dalam rapat Dewan Menteri dan diprakarsai oleh presiden sementara.
Baca Juga: PIHPS Catat Harga Beras, Cabai, dan Daging Masih Stabil Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya
Komisi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez.
Penangkapan Maduro sebelumnya telah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump melalui unggahan di platform media sosial Truth Social pada Sabtu.
Dalam foto yang dibagikan, Maduro tampak mengenakan pakaian olahraga, dengan mata tertutup serta headphone terpasang di telinganya.
Masih pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela yang berujung pada penangkapan presiden negara tersebut.
Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa kasus ini ke berbagai organisasi internasional.
Pemerintah Caracas juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menggelar rapat darurat guna membahas tindakan Amerika Serikat tersebut.
Editor : Ali Mustofa