RADAR KUDUS- Transformasi birokrasi Indonesia mulai memasuki fase yang lebih serius. Bukan lagi sebatas digitalisasi dokumen atau aplikasi layanan publik, melainkan perubahan cara berpikir dan bekerja aparatur negara.
Di titik inilah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengambil peran strategis dengan menggandeng GARUDA AI dan Microsoft untuk mempercepat adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di tubuh birokrasi.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui program GARUDA AI for Microsoft Elevate, sebuah pelatihan daring bersertifikat yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Aplikasi Kedaton Diluncurkan, Jadi Alat Ukur Nyata Kinerja ASN Gresik
Program tersebut kembali digelar setelah sukses pada pelatihan perdana bersama Kemenko PMK, dan kali ini diikuti lebih dari 700 ASN dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.
Bagi Kemenko Perekonomian, AI bukan lagi isu masa depan, melainkan kebutuhan mendesak. Pola kerja birokrasi yang kian kompleks menuntut kecepatan analisis, ketepatan data, serta kemampuan merespons dinamika ekonomi dan kebijakan secara real time. Tanpa dukungan teknologi cerdas, birokrasi berisiko tertinggal.
Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko Perekonomian, Hari Nugroho, menegaskan bahwa perubahan cara kerja ASN sudah tidak bisa ditawar. Menurutnya, birokrasi hari ini dituntut lebih adaptif, berbasis data, dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
“AI kini menjadi bagian dari keseharian kerja. Kita tidak lagi bisa menghindar. Terlepas dari siap atau tidak, adaptasi teknologi adalah keharusan,” ujarnya.
Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma penting: AI tidak diposisikan sebagai ancaman bagi peran manusia, melainkan sebagai akselerator kinerja birokrasi.
Melalui pelatihan ini, ASN didorong untuk memahami AI secara praktis—bukan sekadar konsep—dan mengintegrasikannya dalam tugas harian, mulai dari pengolahan data, penyusunan dokumen kebijakan, hingga analisis program.
Baca Juga: Mulai 2026 ASN Digital Wajib Aktif: Telat Login, Akses Layanan Kepegawaian Bisa Terkunci
Program GARUDA AI for Microsoft Elevate sendiri dirancang ambisius. Hingga 2026, targetnya menjangkau lebih dari 145 ribu ASN serta 5 ribu pengambil kebijakan AI di Indonesia.
Skala ini menjadikan program tersebut sebagai salah satu inisiatif peningkatan kapasitas AI terbesar di sektor publik nasional.
Peran BINAR sebagai National Implementation Partner menjadi krusial. BINAR bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum, pelatihan fasilitator, hingga pelaksanaan kelas interaktif berbasis teknologi Microsoft.
Pendekatan yang digunakan tidak bersifat satu arah, melainkan mendorong praktik langsung agar peserta benar-benar memahami konteks penggunaan AI di birokrasi.
Sementara itu, GARUDA AI berfungsi sebagai platform nasional pembelajaran AI yang menyatukan standar kompetensi digital ASN lintas instansi dan daerah.
Dengan model ini, kesenjangan literasi AI antarwilayah diharapkan dapat ditekan, sekaligus mempercepat pemerataan kualitas SDM aparatur negara.
Menariknya, salah satu materi yang paling menyita perhatian peserta justru bukan soal otomatisasi penuh, melainkan modul “Human in the Loop: Peran Krusial Review Manual.” Modul ini menegaskan bahwa dalam penerapan AI di sektor publik, manusia tetap menjadi penentu akhir.
Konsep ini menekankan prinsip Responsible AI, di mana AI hanya berfungsi sebagai alat bantu.
Sistem boleh menghasilkan draf, rekomendasi, atau analisis awal, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. ASN berperan mereviu, memvalidasi, dan menyempurnakan hasil kerja AI agar sesuai dengan konteks kebijakan, etika publik, dan kepentingan masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi pembeda penting dibanding narasi AI yang sering dipersepsikan menggantikan peran manusia.
Dalam konteks birokrasi, AI justru diposisikan sebagai mitra kerja yang meningkatkan kualitas keputusan, bukan pengganti tanggung jawab.
Ke depan, Kemenko Perekonomian bersama GARUDA AI dan Microsoft berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak instansi pemerintah, termasuk daerah.
Targetnya jelas: membentuk ekosistem birokrasi digital yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berdaya saing global.
Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia Digital Berdaulat, di mana penguasaan teknologi strategis—termasuk AI—tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar, melainkan dikendalikan oleh SDM nasional yang kompeten. ASN diposisikan sebagai motor penggerak utama transformasi tersebut.
Jika konsisten dijalankan, pelatihan AI ini berpotensi mengubah wajah birokrasi Indonesia: lebih cepat, lebih presisi, dan lebih transparan.
Bukan sekadar mengikuti tren global, tetapi memanfaatkan AI sebagai alat nyata untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.
Editor : Mahendra Aditya