RADAR KUDUS – Indonesia mendapat kepercayaan dari negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Melalui keterangan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu, Kemlu RI menjelaskan bahwa penetapan resmi atas nominasi tersebut akan dilakukan dalam Sidang Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026.
Kemlu RI menilai pencalonan ini menjadi cerminan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia serta kapasitas kepemimpinannya dalam mendorong dan memperkuat agenda HAM di tingkat global.
Baca Juga: Arsenal Tantang Chelsea di Semifinal Piala EFL, Saliba Ingatkan Pelajaran Musim Lalu
Apabila resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memimpin jalannya sidang dan proses internal dewan secara adil, inklusif, serta seimbang.
Jabatan tersebut rencananya akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Kemlu RI juga menegaskan bahwa dukungan luas dari negara-negara Asia-Pasifik menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dialog dalam berbagai isu HAM, sekaligus konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Selain itu, dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berpihak pada kepentingan blok global tertentu.
Menurut Kemlu RI, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia serta menegaskan peran kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Momentum ini akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta mengedepankan dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan seluruh negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional dan transparan, dengan berlandaskan semangat multilateralisme demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat dunia, sebagaimana ditegaskan Kemlu RI.
Sebagai informasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi antar kawasan, dan kelompok Asia-Pasifik mendapat giliran memimpin badan tersebut pada 2026.
Saat ini, Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2024–2026.
Editor : Ali Mustofa