RADAR KUDUS - Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan kehancuran besar yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan estimasi awal biaya kerusakan mencapai Rp51,82 triliun.
Angka ini bukan sekadar nominal kerugian. Ia menggambarkan skala bencana yang telah meruntuhkan ribuan rumah, memutus akses vital, menghancurkan fasilitas publik, dan memaksa puluhan ribu warga meninggalkan rumah mereka.
Rapat koordinasi berlangsung di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12). Di forum itulah gambaran lengkap situasi darurat disampaikan kepada Presiden.
Baca Juga: Banjir Sumut Kian Mencekam: 13 Kecamatan Terputus Total, Jumlah Korban Tembus 330 Jiwa!
Dari total estimasi Rp51,82 triliun, Aceh menjadi provinsi dengan kerusakan terbesar, mencapai Rp25,41 triliun.
Sumatra Utara menyusul dengan Rp12,88 triliun, sementara Sumatra Barat diperkirakan membutuhkan Rp13,52 triliun untuk pemulihan dan rekonstruksi.
Namun, angka ini masih bisa naik. Proses pendataan terus berjalan dan banyak wilayah masih sulit diakses. Kerusakan infrastruktur—terutama jembatan dan jalan—menyulitkan tim gabungan melakukan verifikasi data secara menyeluruh.
Suharyanto menegaskan bahwa angka ini merupakan gambaran awal yang dipadukan dari perhitungan BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum. Finalisasi baru dapat diumumkan setelah seluruh akses terbuka.
Di tengah besarnya biaya perbaikan, BNPB menegaskan bahwa prioritas negara tetap pada keselamatan manusia. Pemerintah memfokuskan anggaran untuk:
-
Percepatan layanan bagi korban luka dan pengungsi
-
Penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal maupun hilang
-
Pemenuhan logistik hingga tingkat desa
-
Percepatan pembukaan akses darurat
-
Pembangunan hunian sementara (huntara) sebelum relokasi
Menurut Suharyanto, aspek kemanusiaan harus berjalan paralel dengan upaya pemulihan fisik. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, proses rekonstruksi mustahil dipercepat.
Sejumlah wilayah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara mulai menunjukkan pemulihan. Beberapa akses vital sudah dapat dilalui, dan warga perlahan kembali dari tempat pengungsian.
Karena itu, pemerintah mengizinkan daerah-daerah yang sudah stabil untuk memulai tahap rehabilitasi, meliputi:
-
Pembersihan puing
-
Perbaikan fasilitas umum
-
Pemulihan jaringan air bersih
-
Restorasi sistem transportasi lokal
Namun, wilayah yang masih terisolasi tetap menjadi prioritas penanganan darurat. Distribusi bantuan ke daerah terdalam dilakukan dengan kombinasi jalur darat, perahu, hingga helikopter.
Baca Juga: Banjir–Longsor Lumpuhkan Sumatera, Kemensos Salurkan Rp66,7 M! Ini Rincian Bantuannya
Huntara dan Huntap: Dua Tahap Relokasi Besar-Besaran
BNPB menyiapkan dua tahapan relokasi untuk warga yang rumahnya sudah tidak layak huni maupun mereka yang tinggal di zona rawan:
1. Hunian Sementara (Huntara)
Dibangun oleh satgas gabungan TNI dan Polri.
Huntara menjadi solusi cepat agar warga tak berlama-lama tinggal di tempat pengungsian massal.
Fasilitas tersebut diprioritaskan di daerah yang terdampak parah, termasuk Aceh Tamiang, Tapanuli, dan beberapa wilayah Sumatra Barat.
2. Hunian Tetap (Huntap)
Setelah huntara berdiri, barulah proses pembangunan hunian permanen dilakukan.
Kementerian Perumahan akan memimpin pembangunan huntap, termasuk penyediaan lahan relokasi.
Relokasi berskala besar ini diprediksi menjadi salah satu proyek pemulihan bencana paling kompleks yang pernah dijalankan pemerintah.
Dampak bencana kali ini tidak hanya mempengaruhi satu atau dua kabupaten. Ia menghantam tiga provinsi secara simultan—situasi yang sangat jarang terjadi dalam satu kejadian.
Dalam konteks inilah terlihat bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan hanya soal distribusi logistik atau pembukaan akses, tetapi bagaimana menjaga konsolidasi lintas kementerian dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bencana Sumatra menjadi ujian:
-
Kapasitas respons segera
-
Kecepatan konsolidasi antar lembaga
-
Ketahanan infrastruktur vital
-
Efektivitas jalur bantuan udara dan darat
-
Keandalan sistem pendataan nasional
Kenaikan biaya kerusakan menjadi refleksi bahwa negara perlu investasi besar pada mitigasi, bukan sekadar pemulihan setelah bencana terjadi.
Presiden Prabowo Pastikan Gerak Cepat Lintas Sektor
Di hadapan pejabat BNPB, Kementerian PU, TNI, dan Polri, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kecepatan dan koordinasi. Penanganan darurat, pemulihan jangka pendek, dan rekonstruksi harus berjalan tanpa jeda.
Instruksi presiden menekankan tiga hal:
-
Pembukaan akses dan logistik tidak boleh terputus
-
Santunan korban harus tersalurkan tanpa hambatan birokrasi
-
Relokasi harus memperhatikan keselamatan dan masa depan sosial-ekonomi warga
Upaya lintas kementerian ini krusial karena sebagian besar korban kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses air bersih. Dalam skala kerusakan sebesar Rp51,82 triliun, pemulihan nyaris mustahil bila tidak dilakukan secara terstruktur.
Editor : Mahendra Aditya