RADAR KUDUS - Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang semula berjalan formal mendadak berubah ketika Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, membuka sebuah fakta kecil namun berdampak besar: sebuah pesan WhatsApp dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar—atau yang akrab disebut Cak Imin.
Dalam rapat itu, anggota Komisi IV DPR Alien Mus menyinggung pernyataan kontroversial Cak Imin soal “tobat nasuha”.
Ucapan itu sebelumnya menuai banyak tafsir, bahkan dianggap sebagai kritik tajam terhadap kinerja lembaga teknis pemerintah, termasuk Kementerian Kehutanan. Di sinilah Raja Juli mengungkap bahwa ia telah menerima pesan pribadi dari Cak Imin.
“Soal tobat tadi, saya sudah dapat WA dari Gus Imin. Beliau minta maaf dan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya,” ujar Raja Juli di Senayan, Kamis siang.
Bukan sekadar klarifikasi biasa—pengakuan itu menandai adanya komunikasi yang jauh lebih sensitif di balik pintu kabinet.
Menurut Raja Juli, pesan WhatsApp itu bukan hanya berisi klarifikasi, tapi juga permintaan maaf yang ia sebut “gentle”.
Ia menilai Cak Imin menunjukkan sikap dewasa dengan mengakui bahwa ucapannya bisa menimbulkan salah persepsi.
“Beliau secara gentle meminta maaf, dan tentu saya terima. Beliau menjelaskan bahwa maksudnya bukan menuding siapapun,” katanya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa komunikasi antar menteri pemerintahan tidak selalu berlangsung terbuka di publik. Dalam banyak kasus, jalur pribadi seperti WA justru menjadi arena diplomasi senyap untuk meredakan ketegangan.
Apalagi, istilah “tobat nasuha” yang dipakai Cak Imin dalam pidatonya pekan lalu langsung menimbulkan gelombang reaksi politik.
Banyak yang menilai bahwa ajakan tersebut mengarah pada kritik terhadap kementerian lain, terutama dalam penanganan bencana di Sumatera.
Meski menerima permintaan maaf itu, Raja Juli tetap mengingatkan bahwa para menteri bekerja dalam satu perahu yang sama—dan perahu itu dikemudikan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan tidak boleh ada pernyataan publik yang saling merendahkan kinerja kementerian lain, terlebih ketika Indonesia sedang menghadapi tantangan lingkungan dan bencana yang membutuhkan koordinasi erat.
“Kita semua adalah anak buah Pak Prabowo. Tidak boleh ada pernyataan yang mengganggu stabilitas,” ucapnya.
Kalimat itu terasa seperti garis batas: kritik internal diperbolehkan, tapi harus ditempatkan dalam ruang koordinasi, bukan di panggung publik.
Ucapan Cak Imin yang memantik polemik disampaikan dalam acara “Workshop Kepala Sekolah SMK Go Global” di Bandung. Di sana, ia menyerukan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah—khususnya terkait lingkungan, kehutanan, dan energi.
Menurutnya, evaluasi itu adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menghadapi bencana yang menimpa Sumatera. Ia menggunakan istilah “taubatan nasuha” sebagai simbol kejujuran dan penyesalan mendalam.
“Hari ini saya berkirim surat kepada beberapa menteri untuk mengevaluasi total kebijakan. Dalam bahasa NU, ini namanya taubatan nasuha,” kata Cak Imin dalam video di kanal YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Namun istilah itu justru ditangkap sebagian publik sebagai sindiran keras terhadap kementerian teknis. Inilah akar dari polemik yang akhirnya memaksa Cak Imin menghubungi Raja Juli via WhatsApp.
Raja Juli secara terbuka mengapresiasi tindakan Cak Imin yang mengoreksi pernyataannya. Tapi apresiasi itu bukan tanpa pesan terselubung. Ia ingin memastikan bahwa dinamika politik dalam kabinet tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Di tengah maraknya isu bencana dan perubahan iklim, pemerintah memang membutuhkan koordinasi yang solid. Pernyataan yang ambigu berpotensi memperlebar celah konflik antar lembaga.
“Kita harus kompak. Tidak boleh reduksi kinerja kementerian lain,” tegas Raja Juli.
Sinyal itu jelas: kabinet boleh dinamis, tapi tidak boleh retak.
Drama kecil ini memberi gambaran bagaimana pemerintah mengelola perbedaan sikap di internal. Penyelesaian melalui pesan pribadi menandakan bahwa kanal informal menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan politik.
Namun publik juga menangkap pesan lain—bahwa setiap kata para pejabat tinggi dapat menjadi pemantik polemik nasional. Dengan kondisi sosial dan lingkungan yang sedang sensitif, kehati-hatian menjadi mutlak.
Apakah polemik “tobat nasuha” ini akan berhenti di sini? Atau justru menjadi pelajaran bagi pemerintahan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar kementerian?
Untuk saat ini, setidaknya satu konflik telah diselesaikan lewat jalur pribadi—dan dibuka ke publik sebagai bukti bahwa kabinet tetap berusaha tampil solid.
Editor : Mahendra Aditya