Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Terungkap! 8 Fakta Gus Yahya Dicopot dari Ketum PBNU, Pro Israel?

Zakarias Fariury • Kamis, 27 November 2025 | 15:49 WIB
Gus Yahya Cholil Staquf
Gus Yahya Cholil Staquf

RADAR KUDUS -  Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai klimaksnya pada Selasa, 26 November 2025.

Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, secara resmi mencopot Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum melalui Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

Pencopotan ini dipicu oleh polemik undangan akademikus pro-Israel dan desakan mundur dari Syuriyah PBNU, yang kini disebut-sebut sebagai salah satu krisis kepemimpinan terparah dalam sejarah NU pasca-kemerdekaan.

Baca Juga: Waketum PBNU Amin Said Husni: Jalan Satu-Satunya Islah, Bukan Memperbesar Konflik

Berikut adalah 8 Fakta Kunci di balik pergolakan PBNU, berdasarkan kronologi dan dokumen resmi yang beredar:

1. Pemicu: Undangan Kontroversial Peter Berkowitz

Ketegangan bermula pada Oktober 2025, ketika Gus Yahya mengundang Peter Berkowitz, seorang akademikus AS yang dikenal pro-Israel dan penasihat kebijakan luar negeri di era Trump, untuk sebuah acara diskusi di PBNU.

Syuriyah PBNU menilai tindakan ini bertentangan dengan sikap resmi organisasi yang tegas pro-Palestina, yang kemudian memicu desakan internal.

2. Desakan Syuriyah Bukan Pemakzulan Formal

Pada 20 November 2025, Syuriyah PBNU, badan pengawas spiritual tertinggi, mengeluarkan risalah yang meminta Gus Yahya mundur.

Alasan yang dikemukakan adalah "ketidaksesuaian visi" dengan fatwa NU yang anti-normalisasi hubungan dengan Israel.

Syuriyah menekankan bahwa ini adalah tekanan moral, bukan proses pemakzulan formal, yang pada akhirnya berujung pada intervensi Rais Aam.

Baca Juga: 50 Ulama Berkumpul dan Putuskan Hal Mengejutkan Soal Gus Yahya

3. Penolakan Gus Yahya Memicu Perdebatan

Gus Yahya menolak desakan mundur tersebut pada 23 November, dengan alasan belum menerima surat risalah secara fisik dan mengklaim adanya dukungan dari Tanfidziyah (badan eksekutif) PBNU.

Ia menyatakan, “Saya tetap setia pada PBNU, tapi keputusan ini tidak lazim,” yang kemudian memicu perdebatan sengit di media sosial, termasuk tagar yang sempat viral.

4. Pencopotan "Paket" Bersama Penasihat Khusus

Surat Edaran Rais Aam tidak hanya menyasar Gus Yahya. Charles Holland Taylor, penasihat khususnya yang berbasis di AS, juga dicopot melalui SE terpisah (Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025) pada 24 November. Taylor dituduh “mempromosikan narasi pro-Israel” melalui keterlibatannya dengan Berkowitz.

5. Rais Aam Ambil Alih Jabatan Ketua Umum Sementara

Pasca-pencopotan, KH Miftachul Ahyar, Rais Aam PBNU, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Keputusan ini diambil untuk "menjaga keutuhan organisasi" hingga Muktamar 2026.

Secara resmi, Gus Yahya dilarang menggunakan semua atribut PBNU, termasuk logo dan gelar resmi.

6. Dukungan Internal Terpecah: Tanfidziyah vs Syuriyah

Konflik ini membelah NU antara kubu Tanfidziyah (eksekutif, yang sebagian besar pro-Gus Yahya) dan Syuriyah (spiritual, yang menentang undangan Berkowitz).

Meskipun 70% pengurus Tanfidziyah dilaporkan mendukung Gus Yahya, Syuriyah mengklaim mayoritas ulama senior setuju dengan pemecatan. Situasi ini memicu isu "pemecah belah NU" yang ramai diperbincangkan di platform X.

7. Latar Belakang Geopolitik: Normalisasi Terselubung

Gus Yahya dikenal aktif dalam forum internasional, mengundang tokoh-tokoh Barat untuk dialog. Kritikus Syuriyah melihat ini sebagai “normalisasi terselubung” dengan Israel, terutama setelah fatwa NU 2023 yang secara tegas menolak Zionisme. Peristiwa ini menandai puncak ketegangan internal sejak Gus Yahya terpilih pada 2021.

8. Dampak Sosial: Demo dan Ancaman Muktamar Luar Biasa

Pencopotan tersebut memicu demonstrasi pendukung Gus Yahya di Jakarta dan Surabaya pada hari yang sama (26 November), menuntut "kembalikan hak Gus Yahya."

Sementara itu, beberapa kiai senior mulai mendesak diadakannya Muktamar Luar Biasa (Munas) dini pada 2026 sebagai solusi.

Larangan PBNU terhadap Gus Yahya untuk menggunakan gelar "Ketua Umum" merupakan upaya organisasi untuk mencegah perpecahan yang lebih luas. (*)

Editor : Ali Mustofa
#Gus Yahya diberhentikan #pbnu #Gus Yahya Mundur dari Ketum PBNU #Muktama PBNU #gus yahya