RADAR KUDUS - Wacana pengoperasian KRL Jabodetabek selama 24 jam penuh kembali mencuat dan menjadi topik panas di tengah publik.
Sejumlah penumpang menganggap ide ini sebagai pilihan terbaik untuk mengurangi penumpukan dan memberikan mobilitas tanpa batas, terutama bagi pekerja dengan jam kerja tidak menentu.
Namun di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan bahwa wacana tersebut tidak bisa diputuskan begitu saja.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menilai gagasan KRL 24 jam memang menarik, tetapi perlu kajian multidimensi sebelum benar-benar diwujudkan.
Dalam pernyataannya di Stasiun Gambir, Bobby menekankan bahwa operasional kereta bukanlah sistem sederhana yang dapat dipaksa berjalan nonstop tanpa celah waktu.
“Dari sisi pelayanan, ini positif. Tapi kita harus hitung plus minusnya,” ujarnya.
Baca Juga: DAFTAR! Magang Nasional Batch III Kemnaker Dibuka, Begini Cara Buat Akun SIAPKerja
Sisi Gelap Operasional Nonstop: Risiko yang Tidak Terlihat Publik
Menurut Bobby, pengoperasian KRL selama 24 jam berpotensi menciptakan konsekuensi besar pada aspek teknis, terutama perawatan sarana, prasarana, dan sistem kelistrikan.
KRL membutuhkan waktu jeda untuk melakukan:
-
pengecekan kabel listrik atas (LAA),
-
inspeksi rel dan jalur,
-
pemeriksaan panel,
-
hingga pemeliharaan rangkaian.
Tanpa waktu berhenti, seluruh sistem terancam bekerja tanpa jeda—dan risikonya bisa fatal.
Bobby bahkan menggarisbawahi contoh kasus kereta cepat Whoosh yang sempat terganggu hanya karena layangan yang tersangkut pada kabel listrik.
Jika jaringan KRL yang jauh lebih panjang mengalami gangguan sejenis, implikasinya bisa lebih parah dan meluas.
“Kalau Whoosh kena layangan bisa berhenti, bayangkan jaringan KRL yang panjang dan padat. Tentu risikonya jauh lebih besar,” kata Bobby.
Baca Juga: Panggung Panas Debat Mahasiswa! Bawaslu Uji Calon Pemikir Bangsa Soal Hukum Pemilu
Pengkajian Mendalam: KAI Tidak Bisa Jalan Sendiri
KAI memastikan bahwa langkah menuju layanan 24 jam tidak akan diputuskan secara sepihak. Semua analisis dan simulasi akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kajian meliputi tiga elemen utama:
-
Keselamatan – berkaitan langsung dengan perawatan rutin, integritas jalur, dan kelistrikan.
-
Operasional – mencakup kesiapan SDM, jadwal perjalanan, potensi gangguan, hingga beban kerja mesin.
-
Kenyamanan Pelanggan – memastikan layanan tidak menurun dan tetap ramah pengguna.
“Semua ini perlu dihitung matang. Kita benar-benar kaji,” tegas Bobby.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan bahwa wacana ini tidak bisa langsung dieksekusi tanpa evaluasi menyeluruh.
Dudy menekankan perlunya menilai apakah KAI mampu menanggung biaya tambahan operasional serta menemukan solusi alternatif bila layanan 24 jam dianggap belum memungkinkan.
Baca Juga: Heboh Skema Pensiun ASN Berubah? Begini Klarifikasi TASPEN
Fenomena Penumpang Menginap dan Tuntutan Layanan yang Lebih Manusiawi
Isu KRL 24 jam muncul setelah sebuah fenomena viral: karyawan yang terpaksa menginap di Stasiun Cikarang karena terlambat mengejar kereta terakhir.
Kejadian ini memicu perbincangan publik mengenai kebutuhan mobilitas malam hari di wilayah penyangga Jakarta.
Banyak pihak menilai layanan sepanjang hari dapat mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi, menekan kemacetan, sekaligus memberi ruang aman bagi pekerja shift yang pulang larut.
Namun para pakar transportasi justru mengingatkan bahwa penyediaan layanan tanpa henti bukan hanya persoalan menambah jam operasional, melainkan harus mempertimbangkan infrastruktur, biaya, SDM, dan keselamatan jangka panjang.
Sejalan dengan itu, KAI menegaskan bahwa kenyamanan pelanggan harus tetap menjadi prioritas, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan operasional.
Baca Juga: Ini Golongan PNS yang Nikmati Pensiun Hampir Rp5 Juta
KRL 24 Jam: Solusi Masa Depan atau Risiko Baru?
Bila dikaji dan direncanakan secara ketat, layanan nonstop bukan mustahil diwujudkan. Namun tantangan teknis seperti:
-
jadwal maintenance yang hilang,
-
kenaikan risiko kecelakaan,
-
tingginya konsumsi energi,
-
dan kebutuhan personel tambahan,
membuat wacana ini tidak bisa hanya mengikuti opini publik semata.
Keputusan akhir akan bergantung pada kesimpulan kajian teknis KAI dan Kemenhub dalam beberapa waktu ke depan.
Penumpang mungkin harus bersabar menunggu apakah mimpi KRL 24 jam benar-benar bisa menjadi bagian dari layanan transportasi Jabodetabek.
Namun wacana ini menunjukkan satu hal penting: permintaan publik terhadap moda transportasi umum yang lebih fleksibel dan manusiawi semakin besar.
Ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan operator untuk menata kembali arah layanan massal di kota megapolitan.
Editor : Mahendra Aditya