RADAR KUDUS – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebuah gudang beras milik perusahaan swasta di Sabang, Aceh, resmi ditutup setelah kedapatan memasukkan 250 ton beras tanpa izin pemerintah pusat.
Amran menyatakan, beras asal Thailand tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa satu pun persetujuan dari instansi pusat.
Menurutnya, begitu laporan diterima, ia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk memastikan lokasi penyimpanan segera diamankan.
“Ada 250 ton beras yang tiba di Sabang tanpa izin. Begitu mendapat laporan, langsung saya perintahkan untuk disegel,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Beras itu disebutkan datang ke Sabang pada 16 November 2025. Saat itu belum dilakukan proses bongkar muat.
Baru pada 22 November, ratusan ton beras tersebut dipindahkan ke gudang milik perusahaan berinisial PT MSG.
Amran mengaku sedang dalam kondisi terpasang infus ketika menerima laporan tersebut, namun ia memilih menghentikan perawatan demi memastikan tindakan cepat bisa diambil.
Amran menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai larangan impor, khususnya ketika stok nasional berada dalam posisi aman, harus dihormati oleh seluruh aparat dan pelaku usaha.
Menurutnya, pelanggaran terhadap kebijakan pangan sama saja mengabaikan kehormatan negara.
“Presiden sudah jelas memerintahkan tidak ada impor karena stok melimpah. Semua harus patuh. Gudang itu kami segel dan proses hukum akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.
Baca Juga: Kematian Dosen Untag Masih Misterius, Polda Jateng Lakukan Olah TKP Lanjutan
Ia menambahkan, cadangan beras nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat kuat, bahkan diproyeksikan mencapai level tertinggi menjelang akhir tahun.
Karena itu, impor ilegal dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak semangat kemandirian pangan.
Amran menyampaikan apresiasi kepada jajaran aparat yang bergerak cepat mengamankan seluruh beras ilegal tersebut.
Ia memastikan tidak ada satu pun karung yang boleh keluar sebelum penyidikan selesai.
Menteri Pertanian itu juga menyoroti kejanggalan serius terkait proses perizinan impor.
Baca Juga: Deretan Harga BBM Terbaru: Pertamina Stabilkan Bensin, BP Turunkan Tarif
Ia mengungkapkan bahwa rapat pembahasan impor baru berlangsung pada 14 November, tetapi dokumen izin dari Thailand sudah terbit lebih dulu.
“Dalam risalah rapat, semua pejabat menyatakan menolak. Tapi proses impor tetap berjalan. Ini menunjukkan adanya perencanaan lain di luar aturan,” ujarnya.
Menurut Amran, alasan bahwa harga beras dari Thailand dan Vietnam lebih murah tidak bisa dijadikan pembenaran.
Tahun ini Indonesia berhasil menekan impor sehingga stok melimpah dan harga stabil.
Bahkan, sejumlah negara sempat menawarkan ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolaknya karena produksi dalam negeri masih cukup.
Perusahaan yang diduga mengimpor beras tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).
Amran menyebut bahwa sebagian pelaku berupaya memanfaatkan status Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas.
Namun ia menegaskan aturan di sana tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Meskipun Sabang area perdagangan bebas, regulasinya tetap tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.
Pada bagian akhir, Amran berpesan agar seluruh pihak tidak mengambil langkah yang merugikan bangsa.
Pemerintah, katanya, akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke pengadilan, dan selama proses berlangsung, seluruh beras ilegal itu tetap ditahan.
“Kami berterima kasih kepada semua tim yang bergerak cepat sehingga tidak ada satu butir beras pun yang keluar dari Sabang,” tutupnya.
Editor : Ali Mustofa