RADAR KUDUS - Media sosial kembali diramaikan dengan unggahan yang mengklaim bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan akan naik pada tahun 2025.
Tangkapan layar berisi artikel palsu menyebut PT Taspen telah meresmikan kenaikan tersebut, bahkan dikabarkan sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Narasi ini menyebar cepat lantaran isu gaji PNS selalu menjadi magnet perhatian publik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya stabil. Banyak pengguna lalu percaya begitu saja tanpa mengecek sumber resmi.
Baca Juga: Harga Emas Anjlok Bareng! Pegadaian Umumkan Penurunan Tajam UBS & Galeri24 Minggu Ini
Penelusuran Resmi: Hoaks Terbukti
Tim Pengendalian Ruang Digital (PRD) Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan verifikasi mendalam. Hasilnya tegas: informasi itu tidak benar.
Fakta ini diperkuat melalui pernyataan resmi dari akun Instagram PT Taspen. Dalam unggahan tersebut, Taspen mengonfirmasi bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun anggaran 2025.
Dengan demikian, seluruh pernyataan dalam konten viral tersebut dipastikan tidak memiliki dasar hukum.
Dasar Hukum yang Masih Berlaku
PT Taspen menjelaskan, hingga saat ini regulasi yang digunakan untuk penggajian ASN dan pensiun PNS masih mengacu pada aturan tahun sebelumnya, yaitu:
-
PP Nomor 5 Tahun 2024: Dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif.
-
PP Nomor 8 Tahun 2024: Dasar penetapan dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.
Kenaikan yang berlaku saat itu adalah sekitar ±12 persen, efektif mulai 1 Januari 2024. Tidak ada keputusan lanjutan yang menyebutkan adanya kenaikan tambahan pada tahun 2025.
Dengan kata lain, semua informasi tentang kenaikan gaji 2025 adalah hasil manipulasi konten.
Bagaimana Hoaks Ini Bisa Menyebar Cepat?
Ada beberapa pola yang terulang dalam penyebaran isu hoaks bertema keuangan negara:
-
Menggunakan nama instansi resmi untuk menambah kredibilitas palsu.
-
Mengklaim persetujuan pejabat tinggi, dalam hal ini Menteri Keuangan.
-
Menampilkan desain seolah-olah artikel berita, sehingga banyak yang terkecoh.
-
Memanfaatkan sentimen publik, terutama PNS dan pensiunan yang berharap ada penyesuaian pendapatan tahunan.
Model hoaks seperti ini mudah menyebar di Facebook, karena platform tersebut masih menjadi ruang aktif bagi kelompok usia yang mayoritas mendiskusikan isu pensiun dan kesejahteraan.
Imbauan Pemerintah: Jangan Sebar Sebelum Verifikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya literasi digital. Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi mengenai keuangan negara, kesejahteraan ASN, atau kebijakan publik tanpa pengecekan.
Tim PRD juga rutin merilis daftar harian hoaks agar masyarakat dapat membedakan mana informasi valid dan mana yang direkayasa. Pada laporan Kamis, 23 Oktober 2025, isu kenaikan gaji PNS masuk sebagai salah satu hoaks utama yang berhasil diidentifikasi.
Baca Juga: Jangan Salah Lokasi! Ini Dua Titik SIM Keliling yang Tetap Buka Hari Minggu
Dampak Hoaks Terhadap Publik
Hoaks terkait gaji PNS bukan sekadar kesalahan informasi. Dampaknya bisa jauh lebih besar, seperti:
-
Menimbulkan kekacauan opini publik
-
Membuat PNS dan pensiunan terbawa harapan palsu
-
Mengganggu kepercayaan kepada instansi resmi, terutama Taspen
-
Mendorong penipuan lanjutan, misalnya penawaran jasa pengurusan kenaikan gaji
Karena itu, setiap isu yang menyangkut kesejahteraan aparatur negara perlu direspons dengan kehati-hatian ekstra.
Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?
Agar tidak terjebak hoaks serupa, ada beberapa langkah mudah:
-
Cek akun resmi pemerintah — termasuk Taspen, Kemenkeu, dan Komdigi.
-
Hindari menyebarkan screenshot karena mudah dimanipulasi.
-
Gunakan situs verifikasi fakta seperti milik Komdigi.
-
Waspadai info yang terlalu “menggembirakan” tanpa dokumen resmi.
Sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga ruang digital tetap sehat.
Editor : Mahendra Aditya