RADAR KUDUS - Tanggal 10 November 2025 menjadi momentum penting bagi warga Bima dan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pada hari tersebut, Istana Negara dijadwalkan mengumumkan secara resmi deretan tokoh yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional, salah satunya Sultan Muhammad Salahuddin—Sultan Bima XIV yang dikenal melalui rekam jejak perjuangannya yang melampaui batas ruang dan zaman.
Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, hari ketika bangsa Indonesia kembali mengingat jasa para pejuang yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Baca Juga: Jawa Pos Radar Kudus Biro Jepara Rayakan 11 Tahun dengan Program Pelatihan Jurnalistik
Bagi masyarakat Bima, kabar ini memiliki makna mendalam, bukan sekadar seremoni kenegaraan, melainkan hasil dari perjuangan panjang selama lebih dari sepuluh tahun untuk memperoleh pengakuan negara atas jasa besar Sultan mereka.
Isu mengenai penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai pahlawan sudah ramai sejak awal November.
Sultan yang memimpin Bima dalam rentang 1915–1951 itu dinilai memberikan kontribusi besar bagi lahirnya republik.
Penobatan tersebut mengingatkan kembali bahwa peran tokoh dari daerah, termasuk dari kawasan timur Indonesia, merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah nasional.
Ini sekaligus menegaskan bahwa semangat patriotisme tidak hanya tumbuh di Jawa atau Sumatera, tetapi juga di Samparaja, tempat seorang pemimpin menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengabdian.
Sultan Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.
Ia memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tekanan kolonial Belanda hingga masa-masa jelang kemerdekaan, Sultan tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
Ia mengembangkan akses pendidikan, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga spirit kebangsaan jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka.
Pada saat banyak kerajaan memilih mempertahankan kenyamanan status quo, Sultan Salahuddin justru bertindak progresif.
Di bawah kepemimpinannya, Bima berhasil melepaskan diri dari kontrol Belanda selama 103 hari—sebuah peristiwa langka di wilayah timur Indonesia yang mencerminkan kuatnya tekad untuk merdeka.
Tindakan politiknya yang paling monumental tertuang dalam Maklumat 22 November 1945, ketika ia menyatakan kesetiaan penuh Kesultanan Bima kepada Republik Indonesia yang baru berdiri.
Baca Juga: Cerita Gigadinta, Siswa SD 1 Barongan Kudus Multitalenta Atlet Bulutangkis hingga Fashion Show
Pilihan itu diambil dalam kondisi penuh ketidakpastian, ketika sebagian wilayah Nusantara masih bimbang menentukan sikap terhadap kekuasaan kolonial.
Sultan memilih berdiri bersama republik muda, meski keputusan tersebut menuntutnya melepaskan sebagian besar kekuasaan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Tindakannya bukan hanya keputusan politik, tetapi wujud nyata kecintaan pada bangsa dan keberanian menempatkan rakyat sebagai yang utama.
Sultan Muhammad Salahuddin merupakan contoh bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan melalui senjata, tetapi juga melalui kebijaksanaan, pengorbanan, dan keberanian moral.
Ia bukan hanya raja, tetapi juga pendidik dan pembaharu sosial. Dalam konteks pendidikan, ia membuka sekolah umum dan sekolah agama menggunakan biaya pribadi, bahkan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Pemikirannya jauh melampaui zamannya, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi kemerdekaan. Pada masa itu, Bima berkembang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat literasi tertinggi di kawasan timur Indonesia.
Dalam pendidikan Islam, Sultan memberikan ruang pembaruan. Ia memperluas akses pembelajaran kitab sehingga masyarakat umum bisa memperoleh ilmu agama secara lebih terbuka. Baginya, pendidikan dan iman harus berjalan berdampingan.
Sultan juga dikenal terbuka terhadap dinamika sosial-politik. Ia mendukung gerakan pergerakan nasional serta membangun relasi dengan sejumlah tokoh republik.
Baca Juga: Gua Terawang Eco Park Bersinar, Blora Culture Festival Hadirkan 1.000 Penari dan Ragam Seni Daerah
Setelah proklamasi, ketika Belanda melalui NICA berupaya kembali menguasai Indonesia, Sultan menjadi salah satu pemimpin daerah yang secara tegas menolak kehadiran mereka.
Sikap tersebut mendapat penghargaan dari Presiden Soekarno yang datang langsung ke Bima untuk menyampaikan apresiasi atas keteguhan Sultan dalam mempertahankan republik.
Gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Muhammad Salahuddin menjadi wujud penghargaan terhadap kontribusinya dan sekaligus pengingat bagi generasi sekarang tentang pentingnya keteladanan.
Di tengah suasana politik modern yang sering diwarnai pragmatisme, jejak Sultan mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa moral adalah kehampaan, dan ilmu tanpa pengabdian tidak memiliki makna.
Bagi masyarakat NTB, keputusan ini membawa kebanggaan tersendiri. Kesultanan Bima kini dipandang bukan hanya sebagai institusi sejarah, tetapi sebagai simbol nilai kebangsaan dan semangat pembaruan.
Warisan Sultan perlu dijaga melalui pelestarian Museum Asi Mbojo, kompleks Samparaja, serta integrasi nilai-nilai perjuangannya dalam pendidikan agar generasi muda tetap mengenal akar sejarahnya.
Lebih jauh, pemerintah daerah dapat menjadikan prinsip kepemimpinan Sultan sebagai inspirasi kebijakan, terutama dalam pemerataan pendidikan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Pengakuan negara harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui pembangunan sumber daya manusia yang berdaya, berakhlak, dan mencintai tanah air.
Saat nama Sultan Muhammad Salahuddin diumumkan dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, masyarakat Bima tidak hanya menyimak pengumuman formal dari negara.
Mereka juga merayakan kemenangan nilai-nilai pengabdian yang telah diwariskan Sultan—nilai yang akan tetap hidup sepanjang keberanian, semangat belajar, dan kecintaan pada bangsa terus dijaga oleh generasi penerus.
Selain Sultan Salahuddin, pemerintah juga akan mengumumkan sembilan tokoh lainnya sebagai Pahlawan Nasional pada momentum Hari Pahlawan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan sekitar sepuluh nama tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa. Di antara nama-nama tersebut, tercantum pula Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Prasetyo menegaskan bahwa gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin dan tokoh yang kontribusinya dianggap penting bagi Indonesia.
Baca Juga: Dibantai Brazil 4-0, Indonesia Masih Berpeluang ke 32 Besar Piala Dunia U-17
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa pengusulan gelar dilakukan secara berjenjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat.
Dari 40 nama yang diusulkan, ditambah sembilan nama lanjutan dari tahun sebelumnya, sebanyak 24 nama diseleksi sebagai prioritas.
Fadli menyebut bahwa seluruh calon yang diajukan telah melalui kajian akademik yang ketat, memperhatikan unsur daerah, gender, serta keberagaman kontribusi dalam perjalanan bangsa.
Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa gelar pahlawan diberikan kepada sosok yang benar-benar memenuhi kriteria dan memiliki rekam jejak perjuangan yang jelas.
Dengan penetapan gelar tersebut, negara tidak hanya mengenang jasa para tokoh terdahulu, tetapi sekaligus meneguhkan komitmen untuk menjunjung nilai perjuangan sebagai pedoman dalam membangun masa depan Indonesia.