RADAR KUDUS - Langkah berani datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam pernyataannya di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025), ia mengungkap bahwa sebanyak 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) resmi dicoret dari daftar penerima. Alasannya mengejutkan: mereka kedapatan bermain judi online.
“Kita koordinasi dengan PPATK, dan ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi ikut bermain judol,” tegas Gus Ipul di hadapan awak media.
Temuan ini bukan sekadar kabar heboh, melainkan hasil kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dari hasil pelacakan transaksi digital, banyak penerima bansos diketahui aktif melakukan transaksi ke situs perjudian daring.
Baca Juga: Ini Alasan Menkeu Purbaya Balik Serang Kritik Hasan Nasbi dengan Data
Langkah Tegas Tanpa Toleransi
Setelah temuan itu, Kemensos bergerak cepat. Semua nama yang terbukti bermain judi online langsung dicoret dari daftar penerima bantuan. Tak ada kompromi, tak ada peringatan kedua.
“600 ribu itu kita coret semua. Mereka yang terbukti, setelah pendalaman dan verifikasi, tidak lagi menerima bansos,” tegas Gus Ipul.
Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penyalahgunaan dana bantuan sosial. Program yang sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan ini ternyata masih dimanfaatkan oleh sebagian penerima untuk aktivitas yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi.
Namun, Gus Ipul juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak bersifat mutlak tanpa harapan. Bagi mereka yang menyesal dan bersedia berubah, pintu masih terbuka.
Mensos menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah dicoret masih bisa mendapatkan kesempatan reaktivasi bansos, dengan catatan: berhenti bermain judi online dan membuktikan perubahan perilaku.
Baca Juga: Manisa BBSK Putus Kontrak Megawati, Ternyata Ini Alasannya
“Mereka yang benar-benar membutuhkan masih bisa mengajukan kembali melalui RT/RW, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat. Kami juga siapkan jalur lewat aplikasi resmi Kemensos,” ujarnya.
Artinya, pemerintah masih memberi ruang rehabilitasi sosial bagi mereka yang tergelincir. Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa setiap pengajuan ulang akan melalui verifikasi ketat agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Presiden ingin bantuan ini bukan hanya diperluas, tapi juga digunakan dengan benar. Kalau sudah dapat bantuan tapi masih digunakan untuk hal yang tidak produktif, ya itu pengkhianatan terhadap tujuan negara,” ujar Gus Ipul tegas.
Ia menambahkan, bansos akan terus diperluas cakupannya, namun pengawasan digital dan analisis transaksi akan diperketat.
Sistem verifikasi kini terintegrasi dengan PPATK untuk memastikan setiap penerima tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk perjudian daring.
Baca Juga: Banjir Saldo DANA Gratis Akhir Oktober 2025! Klaim Rp286.000 Langsung ke HP-mu, Ini Syaratnya
PPATK Bongkar Transaksi Mencurigakan
Menurut sumber di PPATK, temuan 600 ribu penerima bansos yang aktif berjudi online berasal dari analisis ribuan rekening penerima bantuan. Banyak di antara mereka terdeteksi melakukan transaksi ke platform judi dalam jumlah signifikan — bahkan ada yang mencapai jutaan rupiah per bulan.
“Sebagian dari mereka bukan pemain kecil, tapi rutin melakukan setoran. Ini menunjukkan bahwa bansos yang diterima tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pokok,” ungkap salah satu pejabat PPATK yang enggan disebutkan namanya.
Hasil temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Kemensos untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu singkat, tim validasi Kemensos langsung mengeksekusi pencoretan massal terhadap 600 ribu nama penerima.
Kebijakan ini memang tegas, tapi juga berpotensi mengguncang. Banyak kalangan menilai langkah Gus Ipul akan menciptakan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan bansos.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa sebagian penerima yang terjerat judi online bukanlah pemain sengaja, melainkan korban ketergantungan digital yang memerlukan rehabilitasi.
Gus Ipul tampaknya menyadari dilema ini. Karena itu, ia menegaskan pendekatan “tegas tapi manusiawi” — mencoret mereka dari daftar, namun tetap memberi ruang untuk kembali jika mereka benar-benar berubah.
Lebih dari sekadar kebijakan administratif, keputusan ini mengandung pesan moral kuat: negara tidak akan menoleransi penyalahgunaan dana publik.
Bansos bukan hadiah, melainkan amanah yang harus digunakan untuk bertahan hidup, bukan untuk berjudi.
“Bantuan sosial itu bukan untuk coba-coba keberuntungan. Negara hadir untuk melindungi, bukan menanggung perilaku spekulatif,” ujar Gus Ipul dalam nada serius.
Langkah ini juga dianggap sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program nasional pemberantasan judi online, yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Langkah Mensos Gus Ipul ini bisa disebut sebagai salah satu kebijakan paling berani di 2025. Ia tidak hanya berani mengambil keputusan tidak populer, tetapi juga mengembalikan integritas program bantuan sosial.
Dengan sinergi antara Kemensos, PPATK, dan arahan Presiden Prabowo, pemerintah kini mengirim pesan jelas kepada publik: tidak ada ruang bagi penyimpangan dana bantuan. Bansos adalah jaring pengaman, bukan tiket menuju meja taruhan.
Editor : Mahendra Aditya