RADAR KUDUS - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia setelah mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap Tiongkok sebesar 100 persen pada Jumat (10/10/2025).
Langkah ini menandai berakhirnya masa tenang sementara antara dua raksasa ekonomi global dan membuka kembali babak baru dalam perang dagang AS–Tiongkok yang sempat mereda beberapa bulan terakhir.
Dalam pernyataannya yang disiarkan langsung dari Gedung Putih, Trump menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “pembalasan sah” atas tindakan Beijing yang memperluas pembatasan ekspor mineral penting, termasuk bahan baku yang digunakan dalam industri teknologi tinggi dan pertahanan.
Langkah itu dilakukan hanya sembilan hari sebelum masa keringanan tarif berakhir, sebuah sinyal kuat bahwa Washington tidak lagi berniat memperpanjang kesepakatan ekonomi yang rapuh dengan Beijing.
Baca Juga: Shutdown Terparah dalam Sejarah Modern AS: Trump Lakukan PHK Massal dan Tantang Serikat Pekerja
“Keputusan Mengejutkan” dari Beijing dan Respons Keras Trump
Trump menyebut langkah Tiongkok yang memperketat ekspor mineral sebagai keputusan “mengejutkan dan sangat buruk.”
Ia menilai Beijing telah melanggar semangat kerja sama ekonomi yang selama ini dijaga dengan susah payah melalui pertemuan bilateral.
“China sudah terlalu lama memanfaatkan Amerika Serikat. Mereka harus belajar bahwa era keuntungan sepihak telah berakhir,” ujar Trump dengan nada tajam.
Meski demikian, Trump belum secara resmi membatalkan rencana pertemuan dengan Presiden Xi Jinping yang sedianya digelar di Korea Selatan akhir Oktober ini.
Namun, ia menegaskan “tidak melihat alasan untuk melanjutkan pertemuan” tersebut, memperlihatkan hubungan kedua negara kini berada di titik beku.
Sementara pihak Beijing sejauh ini belum memberikan konfirmasi soal pertemuan itu maupun tanggapan resmi terhadap pengumuman tarif baru tersebut.
Strategi Tekanan Jelang APEC
Para pengamat ekonomi internasional menilai langkah Trump ini bukan sekadar aksi sepihak, melainkan bagian dari strategi tekanan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi APEC yang akan digelar di Seoul pada akhir Oktober.
Washington diyakini tengah berusaha memaksa Beijing agar memberi konsesi baru dalam negosiasi dagang berikutnya.
Dengan menaikkan tarif hingga dua kali lipat dari sebelumnya, AS berupaya menunjukkan kekuatan ekonominya di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam.
Sementara itu, analis dari lembaga riset Global Policy Forum menyebut kebijakan tarif 100 persen ini bisa menjadi “bumerang” bagi ekonomi AS sendiri.
Dampak kenaikan harga barang impor asal Tiongkok, terutama elektronik, kendaraan listrik, dan produk rumah tangga, diperkirakan akan segera dirasakan oleh konsumen Amerika.
“Trump sedang bermain api di tengah situasi ekonomi global yang rapuh,” kata Dr. Andrew Miller, ekonom dari University of Chicago. “Langkah ini bisa meningkatkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan domestik, meskipun secara politis ia ingin terlihat kuat menjelang pemilu 2026.”
Efek Domino bagi Ekonomi Dunia
Tarif baru sebesar 100 persen ini diyakini akan mengguncang rantai pasok global. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi puluhan negara, dan kebijakan proteksionis AS akan memicu efek domino terhadap negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah dan komponen industri ke Negeri Tirai Bambu.
Selain itu, indeks saham global langsung berfluktuasi setelah pengumuman tersebut. Bursa di Shanghai dan Hong Kong mengalami penurunan tajam, sementara indeks Dow Jones dan Nasdaq di AS juga sempat melemah akibat kekhawatiran terhadap potensi pembalasan dari Beijing.
Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa perang tarif ini bisa menjadi pemicu resesi global baru, mengingat banyak negara tengah berupaya pulih dari perlambatan ekonomi pascapandemi dan krisis energi.
Beijing Siapkan Balasan Senada
Meski belum ada pernyataan resmi, sejumlah sumber diplomatik di Beijing menyebut pemerintah Tiongkok tengah menyiapkan paket kebijakan tandingan.
Langkah itu mencakup kemungkinan pembatasan terhadap ekspor bahan baku penting seperti rare earth (logam tanah jarang) dan litium, yang merupakan komponen vital bagi industri kendaraan listrik dan semikonduktor global.
“Tiongkok tidak akan tinggal diam,” ujar seorang pejabat kementerian perdagangan yang dikutip media lokal. “Setiap serangan ekonomi akan dijawab dengan langkah seimbang.”
Jika benar diterapkan, kebijakan ini bisa memperparah ketegangan dan mengganggu stabilitas pasokan global di sektor teknologi tinggi.
Banyak perusahaan multinasional mulai meninjau ulang rantai pasok mereka, termasuk kemungkinan memindahkan produksi dari Tiongkok ke Asia Tenggara.
Baca Juga: 170 Ribu Ton Bantuan Siap Masuk Gaza, Tapi Warga Masih Bertanya: Sampai Kapan Damai Bertahan?
Perang Dagang Babak Baru: Siapa Untung, Siapa Rugi?
Sejumlah pengamat menilai Trump sedang membangun kembali strategi “America First” yang dulu menjadi ciri khas pemerintahannya.
Dengan tarif tinggi, ia berharap industri manufaktur dalam negeri kembali bergairah dan menciptakan lapangan kerja baru di AS.
Namun, di sisi lain, kalangan bisnis menilai kebijakan ini justru meningkatkan beban biaya produksi dan memperlemah daya saing perusahaan Amerika di pasar global.
“Trump mungkin memenangkan perang politik, tapi bisa kalah dalam perang ekonomi,” kata Sarah Nguyen, analis senior dari Economist Intelligence Unit (EIU).
“Tiongkok memiliki pasar domestik yang besar dan bisa mencari mitra dagang baru, sementara AS akan menghadapi tekanan harga yang meningkat di dalam negeri.”
Dunia Waspadai Eskalasi Lebih Lanjut
Ketegangan terbaru antara Washington dan Beijing ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara. Uni Eropa, Jepang, dan Australia mendesak kedua pihak untuk menahan diri agar tidak memperburuk situasi ekonomi dunia.
Sementara di pasar global, investor mulai beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi pemerintah, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian terhadap arah kebijakan ekonomi AS.
“Setiap kali Trump mengambil keputusan besar soal tarif, pasar langsung bergejolak,” ujar James Hunter, analis pasar di New York. “Kali ini, dampaknya bisa lebih luas karena melibatkan dua ekonomi raksasa yang saling tergantung.”
Politik di Balik Tarif 100 Persen
Langkah Trump ini juga dipandang memiliki muatan politik yang kuat. Dengan pemilu legislatif 2026 semakin dekat, kebijakan konfrontatif terhadap Tiongkok bisa memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin tegas yang melindungi kepentingan nasional.
Namun, banyak pihak menilai strategi ini berisiko tinggi. “Trump bermain di garis tipis antara nasionalisme ekonomi dan isolasionisme,” tulis editorial The Washington Post.
“Jika salah langkah, ia bisa memicu krisis ekonomi yang justru melemahkan basis pendukungnya.”
Bagi Beijing, tarif baru ini menegaskan bahwa hubungan dengan AS belum akan pulih dalam waktu dekat.
Pemerintah Xi Jinping kemungkinan akan fokus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS dan Asia Tenggara sebagai langkah diversifikasi.
Dunia Menanti Respons Beijing
Hingga kini, Gedung Putih maupun Kedutaan Tiongkok di Washington sama-sama menolak memberikan komentar lanjutan.
Ketegangan ini menempatkan hubungan AS–Tiongkok di titik paling rapuh sejak enam bulan terakhir, tepat ketika keduanya berusaha membangun kembali dialog ekonomi yang konstruktif.
Pertemuan puncak Trump–Xi yang rencananya berlangsung di sela forum APEC kini diragukan akan terlaksana. Banyak pihak menilai bahwa gencatan ekonomi sementara antara kedua negara sudah benar-benar berakhir.
Jika Tiongkok membalas dengan langkah serupa, bukan tidak mungkin dunia akan kembali memasuki periode perang dagang besar-besaran seperti yang terjadi pada 2018–2019, yang kala itu sempat mengguncang perekonomian global selama bertahun-tahun.
Babak Baru Rivalitas Ekonomi Dunia
Kebijakan tarif 100 persen ini bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan simbol dari rivalitas geopolitik abad ke-21 antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Trump tampaknya ingin menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi AS masih dominan dan tidak segan menggunakan tarif sebagai senjata diplomasi keras.
Namun, dalam dunia yang semakin terhubung, setiap tindakan proteksionis akan selalu menimbulkan gelombang balasan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perang dagang akan terjadi, tetapi seberapa jauh kedua negara siap melangkah sebelum ekonomi global ikut menjadi korban.
Editor : Mahendra Aditya