RADAR KUDUS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan agenda kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (3/10/2025).
Dalam lawatannya kali ini, ia meninjau langsung Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sekaligus bertatap muka dengan para pelaku usaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT).
Rangkaian kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB dengan inspeksi ke area KIHT.
Baca Juga: Kunjungan Menkeu Purbaya ke Kudus: Bahas Masalah Industri Rokok, Cukai, dan Produk Ilegal
Seusai peninjauan, Menkeu juga memberikan keterangan singkat kepada wartawan melalui sesi doorstop.
Tujuan kunjungan ini adalah memastikan kondisi terkini industri tembakau serta menyerap aspirasi dari para pengusaha yang bergerak di sektor tersebut.
Selepas menunaikan ibadah salat Jumat, pukul 14.00 WIB Purbaya melanjutkan kegiatan dengan menggelar dialog bersama pengusaha BKC HT.
Forum diskusi ini membicarakan berbagai isu penting, mulai dari kebijakan cukai, tantangan industri rokok, hingga langkah pemerintah dalam menjaga iklim usaha tetap sehat dan berkeadilan.
Sehari sebelumnya, Purbaya menghadiri pemusnahan barang hasil penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah Jawa Timur I dan II.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti ketimpangan yang dialami pelaku usaha taat pajak ketika harus berhadapan dengan produk ilegal yang tidak membayar cukai.
Menurutnya, kondisi semacam ini sangat merugikan pengusaha resmi sekaligus mengurangi penerimaan negara.
“Kalau ada yang taat bayar pajak dan ada yang tidak, jelas yang patuh jadi korban karena persaingan tidak sehat,” ujar Purbaya di Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Dalam pertemuan di Kudus, ia juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang seimbang.
Baca Juga: Mengenal Diri Sendiri Sebagai Awal Perjalanan Spiritual
Pemerintah, katanya, berkomitmen untuk terus mendukung industri legal, memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal, sekaligus tetap menjaga aspek kesehatan publik.
Tak hanya membahas industri tembakau, Purbaya turut menyinggung ihwal kebijakan pemotongan transfer dana ke daerah.
Menurutnya, langkah tersebut terpaksa ditempuh lantaran masih banyak ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
“Banyak dana dari pusat tidak dimanfaatkan sesuai tujuan, sehingga pemerintah perlu bertindak tegas,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan industri hasil tembakau di Kudus.
Para pelaku usaha menaruh harapan agar pemerintah terus mendampingi mereka, baik melalui kebijakan yang proporsional, penegakan hukum yang tegas, maupun program pembinaan dan pemberdayaan.
Kehadiran Menkeu di Kudus sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, melainkan hadir langsung di lapangan untuk mendengar suara para pelaku industri yang selama ini menjadi penopang perekonomian daerah.
Editor : Ali Mustofa