RADAR KUDUS - Presiden Prabowo Subianto kembali membuat kejutan politik besar. Hanya berselang sembilan hari dari perombakan kabinet jilid dua, ia kembali merombak jajaran menterinya pada Rabu (17/9/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta. Langkah cepat ini mencerminkan sikap tegasnya dalam meracik tim kerja yang dianggap paling siap mengeksekusi visi-misi Prabowo–Gibran.
Reshuffle kali ini tidak hanya sebatas pergantian kursi, tetapi juga menjadi sinyal politik bahwa Presiden ingin memperkuat koordinasi pemerintahan di tengah tantangan global. Beberapa posisi strategis kini diisi nama baru, dan sejumlah wajah lama dipindahkan ke jabatan yang berbeda untuk memaksimalkan kinerja.
Yang paling mencuri perhatian, kursi Menteri BUMN masih dibiarkan kosong. Publik bertanya-tanya siapa yang akan dipilih untuk mengelola ratusan perusahaan pelat merah dengan peran vital bagi ekonomi nasional.
Daftar Lengkap Pejabat Baru
Reshuffle jilid 3 ini melantik 11 tokoh baru:
-
Letjen (Purn) Djamari Chaniago menjadi Menko Polhukam menggantikan posisi ad interim Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.
-
Erick Thohir resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), meninggalkan jabatannya di Kementerian BUMN.
-
Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
-
Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan.
-
Faridah Farichah menduduki kursi Wakil Menteri Koperasi.
-
Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).
-
Muhammad Qodari dipercaya memimpin Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
-
Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan.
-
Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
-
Sarah Sadiqa resmi memimpin LKPP menggantikan Hendrar Prihadi.
Penunjukan ini memperlihatkan upaya memperkuat koordinasi politik, hukum, keamanan, serta komunikasi publik.
Erick Thohir dan Dilema Rangkap Jabatan
Salah satu keputusan paling disorot adalah penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora. Hal ini menimbulkan perdebatan karena Erick juga menjabat Ketua Umum PSSI.
Banyak pihak khawatir adanya konflik kepentingan, mengingat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan langsung atas kebijakan olahraga, termasuk sepak bola.
Menanggapi isu tersebut, Erick menegaskan bahwa status rangkap jabatannya akan diputuskan oleh FIFA, badan sepak bola dunia.
“Kita tunggu proses dari FIFA. Mereka yang menentukan sesuai aturan. Saya serahkan sepenuhnya,” ujar Erick kepada media setelah pelantikan.
FIFA memiliki aturan ketat soal independensi federasi sepak bola. Pasal 17 Statuta FIFA melarang intervensi pemerintah dalam urusan federasi.
Jika melanggar, sanksi bisa dijatuhkan, termasuk pembekuan federasi—seperti yang pernah dialami Indonesia pada 2015.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet: Kursi Menteri BUMN Masih Kosong, Prabowo Hati-Hati Cari Pengganti Erick Thohir
Misteri Kursi Menteri BUMN
Sementara itu, posisi Menteri BUMN yang ditinggalkan Erick masih kosong. Banyak nama beredar di bursa calon, mulai dari profesional senior, bankir, hingga politisi.
Presiden Prabowo tampaknya ingin memilih figur yang benar-benar tepat, mengingat BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional.
Langkah ini dinilai strategis karena BUMN mengelola proyek besar, termasuk energi, infrastruktur, dan logistik. Keputusan siapa yang akan menduduki kursi tersebut diperkirakan akan menjadi “kejutan berikutnya” dari Istana.
Reaksi Publik & Pasar
Pengumuman reshuffle membuat topik ini menjadi trending di media sosial. IHSG bahkan menembus rekor baru di level 8.025, menunjukkan sentimen positif pelaku pasar terhadap komposisi kabinet baru.
Publik menunggu dua hal: siapa yang akan dipilih menjadi Menteri BUMN, dan keputusan FIFA terkait status Erick Thohir.
Jika FIFA mengizinkan Erick tetap menjabat Ketum PSSI, maka sinergi antara pemerintah dan federasi bisa berjalan optimal. Jika tidak, Erick mungkin harus melepaskan salah satu jabatannya.
Momentum Reformasi Sepak Bola
Terlepas dari pro dan kontra, banyak pengamat menilai ini momentum penting untuk mempercepat reformasi sepak bola nasional.
Erick selama ini dikenal progresif dalam memperbaiki tata kelola PSSI dan meningkatkan prestasi tim nasional.
Dengan posisi ganda, ia berpeluang mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan roadmap PSSI. Namun, semua mata kini tertuju pada FIFA.
Keputusan mereka akan menentukan masa depan kepemimpinan sepak bola Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya