RADAR KUDUS - Pemerintah tengah bersiap mengimplementasikan program bantuan sosial (bansos) digital pada tahun ini. Kebijakan ini mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi, salah satunya Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho.
Menurutnya, digitalisasi bansos bukan sekadar inovasi, melainkan terobosan penting untuk memperkuat transparansi, ketepatan sasaran, sekaligus memangkas biaya administrasi.
“Digitalisasi akan menekan biaya, mempercepat pencairan, dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan penerima,” ujar Wisnu di Yogyakarta, Rabu (3/9).
Baca Juga: Bansos PKH & BPNT Tahap 3 Cair September 2025, Begini Cara Tahu Nama Anda Masuk Daftar Penerima
Dari Kartu Perlindungan Sosial ke Bansos Digital
Wisnu mengingatkan bahwa sebenarnya digitalisasi bantuan bukan hal baru. Sebelumnya, pemerintah sudah menggulirkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS/KKS) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Namun, program terbaru ini diharapkan menjadi penyempurnaan dari berbagai persoalan yang sempat muncul sebelumnya, seperti data penerima yang tidak akurat hingga distribusi yang tidak merata.
Dengan sistem digital yang lebih transparan, diharapkan praktik kebocoran bansos bisa diminimalisasi, sekaligus memberikan pengalaman lebih mudah bagi masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: Cara Cek Bansos PKH & BPNT Tahap 3 Lewat HP, Nama Anda Masuk Daftar?
Tantangan Berat di Balik Digitalisasi
Meski dipandang menjanjikan, Wisnu menilai ada sederet tantangan serius yang perlu diantisipasi pemerintah.
Pertama, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang masih lemah jaringan internetnya.
Kedua, literasi digital masyarakat miskin yang masih terbatas sehingga rawan salah paham dalam penggunaan teknologi.
Selain itu, akurasi data penerima tetap menjadi masalah klasik. Salah sasaran masih sering terjadi, apalagi jika otentikasi penerima hanya berbasis biometrik.
Risiko eksklusi sosial—warga miskin yang berhak tapi justru tidak terdaftar—bisa menimbulkan persoalan baru.
“Digitalisasi jangan sampai justru menyulitkan mereka yang seharusnya terbantu,” tegas Wisnu.
Empat Langkah Penting yang Harus Dijalankan
Untuk memastikan program berjalan efektif, Wisnu menekankan empat langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah:
-
Pemerataan infrastruktur internet dengan dukungan mode offline/low-bandwidth.
-
Pendampingan warga miskin melalui agen lokal sekaligus literasi digital intensif.
-
Integrasi data bansos lintas kementerian agar lebih akurat dan minim tumpang tindih.
-
Transparansi publik melalui dashboard real-time dan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
“Bansos digital hanya efektif bila ditopang data mutakhir, infrastruktur memadai, dan pendampingan nyata,” ujarnya.
Baca Juga: Bansos BPNT Tahap 3 Rp600 Ribu Cair, Jangan Lupa Cek Nama Anda di Sini!
Lebih dari Sekadar Bantuan
Wisnu menilai, digitalisasi bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga bisa menjadi pintu masuk masyarakat miskin ke layanan keuangan formal.
Artinya, bansos digital berpotensi mendorong inklusi keuangan yang selama ini sulit dijangkau warga miskin.
Jika berjalan efektif, program ini bisa mempercepat pencairan bantuan, memangkas praktik penyalahgunaan, hingga meningkatkan kepuasan penerima.
Bahkan, Wisnu optimistis bansos digital bisa menjadi instrumen jangka panjang menuju kesejahteraan masyarakat.
“Bukan sekadar solusi sesaat, bansos digital bisa menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi,” katanya.
Jalan Panjang Menuju Transparansi dan Keadilan
Program bansos digital memang menjanjikan masa depan perlindungan sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Namun, tanpa pembenahan data, infrastruktur, dan literasi, risiko penyimpangan tetap terbuka.
Pemerintah dituntut hadir bukan hanya sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan teknologi mampu benar-benar membantu warga miskin, bukan menyulitkan.
Jika dijalankan konsisten, bansos digital bukan hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga bisa menjadi tonggak baru dalam perjuangan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya