RADAR KUDUS - Sabtu, 30 Agustus 2025, Madiun diguncang kericuhan. Massa yang awalnya berdemo menuntut keadilan atas meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, mendadak berubah anarkis.
Aksi protes di depan kantor DPRD Kota Madiun itu berujung penjarahan dan perusakan fasilitas gedung dewan.
Batu beterbangan, kaca-kaca pecah, pagar kantor jebol. Situasi yang seharusnya menjadi forum penyampaian aspirasi berubah menjadi panggung kemarahan. Lebih mengejutkan lagi, sebagian pelaku ternyata masih remaja dan duduk di bangku sekolah.
Baca Juga: TNI Akhirnya Buka Suara Soal Penjarahan Rumah Elit Politik, Ini Faktanya!
Wali Kota: Anak-Anak Akan Diidentifikasi
Wali Kota Madiun, Maidi, tak bisa menutup mata. Ia langsung memerintahkan kepala dinas pendidikan turun tangan untuk mengidentifikasi anak-anak di bawah umur yang ikut dalam aksi brutal tersebut.
“Hari ini kami cek dan identifikasi. Berapa jumlahnya, siapa saja, semua akan didata,” kata Maidi di kantornya. Ia berharap tidak ada pelajar asli Madiun yang ikut terlibat, meski fakta di lapangan menunjukkan beberapa di antaranya masih berseragam putih abu.
Selain itu, Maidi menekankan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Para guru dan kepala sekolah diminta memberikan arahan tegas agar siswa tidak terprovokasi ikut aksi-aksi destruktif.
Empat Remaja Diamankan, Lalu Dipulangkan
Kepolisian Resor Madiun Kota bergerak cepat mengamankan empat remaja yang diduga terlibat dalam penjarahan.
Namun, lantaran masih di bawah umur, mereka tidak ditahan. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Juniarto Supriyadi, menjelaskan bahwa anak-anak tersebut dipulangkan ke orang tua masing-masing.
“Mereka bukan pelaku utama, melainkan ikut-ikutan, bahkan ada yang hanya memprovokasi dengan menyiapkan ban bekas,” ujar Wiwin. Polisi memastikan kondisi mereka sehat saat dipulangkan.
Meski begitu, penyelidikan kasus penjarahan tetap berjalan. Unit Satreskrim Polres Madiun Kota masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap aktor utama di balik kerusuhan tersebut.
Baca Juga: Polri Buka Suara soal Penjarahan Massal: Dari Sri Mulyani, Ahmad Sahroni sampai Eko Patrio
DPRD Madiun Rusak Parah
Wali Kota Maidi bersama Kapolres Wiwin, Ketua DPRD Armaya, dan sejumlah tokoh agama meninjau langsung kondisi kantor DPRD pascakerusuhan. Pemandangan yang tersaji sungguh memprihatinkan.
Kaca depan pintu utama ruang sidang pecah, jendela ruang samping hancur, dan pagar depan nyaris roboh akibat lemparan batu bertubi-tubi.
Gedung yang seharusnya menjadi simbol demokrasi lokal berubah porak-poranda.
Kerugian material mungkin bisa diperbaiki, namun kerusakan moral akibat keterlibatan anak-anak muda dalam aksi anarkis jauh lebih sulit dipulihkan.
Identitas Ditutup Rapat
Pihak kepolisian menolak membuka identitas para remaja yang diamankan. Wiwin menegaskan, karena mereka masih di bawah umur, data pribadi tidak bisa dipublikasikan.
“Sebagian besar masih anak-anak. Identitasnya tidak bisa kami sebutkan,” ujarnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah anak-anak itu bagian dari massa asli pendemo, atau justru pihak lain yang ditunggangi?
Wiwin memilih tidak berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan adanya aktor tertentu yang menggerakkan aksi pelemparan batu dan penjarahan.
Baca Juga: Media Asing Kaget Kerusuhan Demo Gaji DPR: Luka Lama Tragedi 1998 Terbuka Lagi
Pendidikan Jadi Benteng Pertama
Maidi menekankan, dunia pendidikan punya peran vital mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi anarkis.
Ia meminta guru dan kepala sekolah memperkuat bimbingan karakter serta mengingatkan siswa agar tidak mudah terseret provokasi di jalanan.
“Jangan sampai pelajar Madiun terlibat hal-hal seperti ini. Guru harus aktif mengingatkan anak-anak,” tandasnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota siap mengambil langkah tegas bila ada bukti pelajar terlibat lebih jauh dalam penjarahan.
Luka Sosial yang Menganga
Insiden di Madiun bukan sekadar kerusakan fisik pada kantor DPRD. Peristiwa ini menyisakan luka sosial, terutama ketika diketahui banyak remaja terlibat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa emosi anak muda bisa dengan mudah diprovokasi jika tidak diarahkan dengan baik.
Bagi warga, peristiwa ini memunculkan rasa khawatir. Jika generasi muda sudah berani merusak simbol negara, bagaimana masa depan kota ini?
Tokoh agama yang hadir dalam peninjauan lokasi meminta agar semua pihak lebih bijak mengawal anak-anak muda.
“Anak-anak butuh pendampingan. Jangan biarkan mereka terseret arus kebencian yang dimainkan pihak tertentu,” ucap seorang tokoh setempat.
Alarm Bagi Pemerintah dan Orang Tua
Kasus penjarahan kantor DPRD Kota Madiun menjadi peringatan keras bahwa anak-anak muda bisa menjadi korban provokasi politik dan sosial.
Pemerintah kota, aparat keamanan, guru, dan orang tua harus bersatu mencegah keterlibatan mereka dalam aksi destruktif di masa depan.
Bagi Maidi, identifikasi dan pendataan remaja yang terlibat hanyalah langkah awal. Tantangan sebenarnya adalah membangun benteng pendidikan dan moral agar kejadian serupa tidak terulang.
Peristiwa ini menegaskan satu hal: ketika ruang demokrasi diwarnai kekerasan dan kerusuhan, yang paling rapuh bukan hanya kaca gedung DPRD, tetapi juga masa depan generasi muda Madiun.
Editor : Mahendra Aditya