RADAR KUDUS - Isu panas mengguncang publik setelah sekelompok massa menjarah rumah sejumlah anggota DPR serta kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Peristiwa itu sontak memicu tanda tanya besar: di mana TNI ketika rumah para pejabat negara dirusak dan dijarah?
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menegaskan, tudingan bahwa TNI membiarkan aksi brutal tersebut sama sekali tidak benar. “Kita selalu menunggu perintah resmi.
Baru setelah ada permintaan, TNI bisa bergerak,” ucap Tandyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, pada hari kejadian belum ada instruksi apapun kepada TNI. Barulah setelah Presiden memanggil pada 30 Agustus malam, proses koordinasi mulai dilakukan. “Mungkin tanggal 31 Agustus kita baru bergerak,” tambahnya.
Baca Juga: Mencekam! Rumah Sri Mulyani Diduga Dijarah Massa di Bintaro, Lukisan & Perhiasan Raib Dibawa Warga
TNI Hanya Bergerak Jika Ada Permintaan Resmi
Penjelasan Tandyo menyoroti aturan dasar yang mengikat peran militer di dalam negeri. TNI tidak bisa bertindak secara sepihak, melainkan hanya turun bila ada permintaan resmi perbantuan pengamanan, khususnya dari Polri.
“Kita ini tunduk konstitusi. Kalau tidak ada permintaan, tidak bisa serta merta turun. Semua jelas diatur undang-undang,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, TNI menolak mentah-mentah tuduhan bahwa mereka sengaja membiarkan situasi tak terkendali. Tandyo bahkan mengulang berkali-kali kalimat yang sama: “Kami taat konstitusi.”
Klarifikasi Soal “Cipta Kondisi”
Selain tudingan pembiaran, muncul pula spekulasi liar bahwa TNI sedang melakukan “cipta kondisi” lewat rangkaian kericuhan yang terjadi. Isu ini, menurut Tandyo, tak berdasar sama sekali.
“Jangan salah paham. TNI selalu berada di belakang Polri. Bukan sebaliknya,” kata dia menekankan.
Bagi Tandyo, insinuasi bahwa TNI memanfaatkan situasi untuk tujuan politik justru merusak citra institusi. “Kita jelas, kita tegak lurus pada negara. Tidak ada agenda lain,” tambahnya.
Meski TNI sudah memberikan klarifikasi, sebagian masyarakat masih mempertanyakan mengapa pengamanan begitu lamban padahal menyangkut rumah pejabat negara.
Peristiwa penjarahan ini dianggap menunjukkan betapa rapuhnya sistem keamanan ketika massa bertindak brutal.
Sejumlah pakar hukum tata negara menilai, penegasan TNI memang benar secara aturan. Namun, persoalannya bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal kecepatan respons.
“Rakyat bertanya, bagaimana mungkin kediaman pejabat negara bisa dijarah tanpa pengamanan yang memadai?” ungkap seorang analis politik.
Baca Juga: Rumah Diduga Milik Sri Mulyani Jadi Sasaran Massa, Barang Mewah Raib Dibawa Pergi
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Kasus ini membuka kembali perdebatan klasik tentang pembagian peran antara TNI dan Polri. Sejak reformasi, fungsi utama pengamanan sipil berada di tangan Polri. TNI hanya terlibat ketika situasi dianggap darurat dan ada permintaan resmi.
Namun, ketika peristiwa besar seperti penjarahan rumah elit politik terjadi, publik sering kali sulit menerima alasan prosedural.
Bagi masyarakat, aparat keamanan — baik TNI maupun Polri — seharusnya mampu hadir di lapangan dengan cepat.
Kondisi ini membuat Polri ikut tersorot. Apakah koordinasi antara TNI dan Polri tidak berjalan baik? Atau memang perintah dari otoritas negara datang terlambat? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab secara tuntas.
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Gaji Pensiunan September: Tak Ada Kenaikan, Ini yang Tetap Cair
Sri Mulyani Jadi Sorotan
Nama Menkeu Sri Mulyani ikut terseret lantaran rumahnya termasuk yang dijarah. Sri Mulyani sendiri belum memberikan pernyataan resmi kepada publik.
Namun, kasus ini menimbulkan sentimen tajam karena melibatkan sosok pejabat keuangan paling berpengaruh di Indonesia.
Bagi sebagian pengamat, penjarahan rumah Sri Mulyani bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan juga sinyal politik yang berbahaya. Aksi itu menunjukkan betapa kelompok tertentu bisa mengirim pesan keras kepada pemerintah dengan cara merusak simbol negara.
Editor : Mahendra Aditya