RADAR KUDUS - Isu mengenai besaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memantik perhatian publik.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebelumnya merilis laporan bahwa penghasilan seorang anggota DPR bisa mencapai Rp230 juta per bulan atau setara Rp2,8 miliar setahun.
Angka tersebut sudah termasuk gaji pokok, tunjangan, serta fasilitas penunjang yang melekat pada jabatan.
Namun, klarifikasi berbeda datang dari internal DPR. Ahmad Irawan, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, menyebut bahwa total gaji dan tunjangan yang diterima tidak sampai Rp230 juta, melainkan “hanya” berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta per bulan.
Janji Terhindar dari Korupsi
Menurut Irawan, gaji besar menjadi tameng moral bagi legislator agar tidak tergoda mencari tambahan penghasilan dari jalur yang melanggar hukum.
“Dengan penghasilan di atas Rp100 juta, saya bisa terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi menjerumuskan pada tindak korupsi,” ungkapnya dalam dialog televisi.
Pernyataan ini memunculkan pro dan kontra. Publik menilai janji semacam itu belum tentu menjamin integritas.
Besaran gaji tinggi kerap dipandang tidak sebanding dengan kinerja DPR yang masih menuai kritik, mulai dari absensi sidang hingga rendahnya kualitas legislasi.
Kritik Soal Kinerja dan Tunjangan Rumah
Isu tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan juga ikut mencuat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat mengklarifikasi hal tersebut agar tidak dipersepsikan berlebihan.
Namun, sorotan publik terlanjur tajam karena angka itu dianggap jauh dari kondisi mayoritas rakyat Indonesia.
Rosianna Silalahi, jurnalis senior yang memandu diskusi, menyinggung secara sarkastik bahwa gaji di atas Rp100 juta sudah cukup membuat wakil rakyat tidak perlu “mengutak-atik APBN” untuk keuntungan pribadi.
Suara Generasi Muda: Gaji Naik Harus Sejalan dengan Kinerja
Kritik lebih keras datang dari kalangan muda. Virdian Aurellio, eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran sekaligus kreator konten #LawanButaPolitik, menantang anggota DPR untuk lebih dulu memperlihatkan kinerja sebelum menuntut kenaikan gaji.
“Kalau mau naik gaji, perform dulu. Benahi sistem, buat indikator kinerja yang jelas, dan tunjukkan hasil nyata kepada publik,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa mekanisme pengukuran kinerja yang transparan, wacana soal gaji hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Transparansi Jadi Kunci
Perdebatan ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu gaji pejabat publik di mata masyarakat. Di satu sisi, penghasilan besar bisa menjadi instrumen untuk menekan potensi korupsi.
Namun, di sisi lain, tanpa akuntabilitas yang jelas, besaran itu justru memicu pertanyaan: apa yang sudah dilakukan DPR untuk membalas kepercayaan rakyat?
Transparansi bukan sekadar membeberkan angka gaji dan tunjangan, melainkan juga mengungkap capaian kinerja secara terbuka.
Rakyat berhak tahu, apakah setiap rupiah yang dikucurkan negara untuk membiayai wakil mereka benar-benar sepadan dengan hasil kerja yang diberikan.
Klarifikasi DPR bahwa gaji anggota dewan “hanya” di atas Rp100 juta per bulan tetap menimbulkan tanda tanya besar.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang penuh tantangan, legitimasi moral DPR akan ditentukan bukan oleh besaran penghasilan, tetapi oleh kesungguhan mereka bekerja.
Tanpa itu, gaji tinggi hanya akan menjadi simbol ketidakadilan yang memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya.
Editor : Mahendra Aditya