RADAR KUDUS - Banyuwangi kembali mencatat sejarah penting dalam perjalanan transformasi digital nasional.
Kabupaten yang dikenal inovatif ini resmi ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) untuk penyempurnaan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Penetapan itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian/lembaga yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Acara strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri empat menteri serta empat wakil menteri yang terkait langsung dengan program ini.
Baca Juga: Digitalisasi Bansos Pertama Diuji Coba di Banyuwangi, Target Hemat Rp500 Triliun
20 Kementerian dan Lembaga Hadir
Dalam rapat itu, hadir sejumlah pejabat penting seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, hingga Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.
Hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut hadir secara langsung untuk mengikuti finalisasi teknis.
Kehadiran Ipuk bukan hanya mewakili daerahnya, melainkan juga sebagai simbol komitmen Banyuwangi untuk mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola bansos yang lebih modern, akurat, dan transparan.
Diluncurkan September 2025, Presiden Dijadwalkan Hadir
Dalam keterangan resminya, Luhut memastikan bahwa pilot project digitalisasi bansos akan dimulai pada minggu ketiga September 2025 di Banyuwangi.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung untuk meresmikan peluncuran program ini.
“Kalau berjalan baik sampai Desember, maka pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan digitalisasi bansos secara nasional,” ungkap Luhut.
Sistem baru ini disebut mampu meningkatkan akurasi penyaluran, mengurangi salah sasaran (inclusion dan exclusion error), memperkuat transparansi, serta memungkinkan warga melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
Proses validasi penerima bansos akan berjalan otomatis dengan memanfaatkan verifikasi data lintas-lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Efisiensi Rp500 Triliun dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Luhut, sistem digitalisasi ini tidak hanya mengefektifkan penyaluran bansos, tetapi juga mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah fantastis.
“Digitalisasi bansos bisa menghemat lebih dari Rp500 triliun karena penerimanya benar-benar tepat sasaran. Selain itu, dampaknya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen,” tegasnya.
Banyuwangi Paling Siap karena Sudah Transformasi Digital Sejak 2012
Bupati Ipuk menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena Banyuwangi dipercaya menjadi daerah percontohan pertama nasional. Ia menegaskan, kesiapan Banyuwangi bukan tanpa alasan.
“Kami sudah melakukan transformasi digital sejak 2012, bahkan sampai ke level desa dan kelurahan. Fiber optic kami pasang sebagai tulang punggung infrastruktur digital. Digitalisasi bukan hal baru bagi kami, tapi ini akan menjadi tantangan besar sekaligus kebanggaan,” jelas Ipuk.
Lebih jauh, Ipuk menyebut Banyuwangi telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID, sebuah sistem layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dalam aplikasi Smart Kampung.
Dengan sistem itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik hanya dengan satu identitas digital.
“Banyuwangi One ID sudah siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional. Kami berharap digitalisasi bansos akan benar-benar membuat bantuan lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Menuju Nasionalisasi Digitalisasi Bansos
Setelah tahap awal di Banyuwangi, pemerintah akan menilai efektivitas program ini hingga akhir tahun.
Jika hasilnya positif, maka mulai Januari 2026 digitalisasi bansos akan diterapkan secara nasional.
“Ini bukan sekadar pilot project, melainkan fondasi transformasi sosial-ekonomi Indonesia. Jika berhasil, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan menyusul,” pungkas Luhut.
Editor : Mahendra Aditya