RADAR KUDUS - Jakarta kembali diguncang gelombang aksi massa pada Senin, 25 Agustus 2025. Ribuan orang yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat turun ke jalan, mengepung kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Mereka menuntut transparansi sekaligus memprotes besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Sejak siang hari, massa sudah berkumpul di depan gedung parlemen. Dengan membawa spanduk, megafon, dan atribut simbolis seperti bendera bergambar karakter populer, mereka menyuarakan kekecewaan atas kesenjangan hidup yang semakin terasa di tengah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat.
Bentrok dengan Polisi
Situasi mulai memanas sekitar pukul 12.45 WIB. Aparat kepolisian yang berjaga mencoba menghalau kerumunan.
Ketika massa menolak mundur, polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan water cannon untuk membubarkan barisan pendemo.
Hingga pukul 13.30 WIB, bentrokan masih berlanjut. Massa berusaha bertahan, sebagian melempar botol air plastik ke arah aparat.
Beberapa laporan juga menyebutkan adanya pelemparan batu serta pembakaran sepeda motor di sekitar lokasi.
Kondisi semakin tegang ketika kelompok lain dari arah belakang gedung DPR juga menggelar aksi serupa.
Aparat kembali mengambil langkah represif dengan tembakan gas air mata untuk mendorong mundur kerumunan hingga ke sekitar Stasiun Palmerah.
Suara-Suara dari Jalanan
Bagi para peserta aksi, isu gaji DPR bukan hanya soal nominal, melainkan simbol ketidakadilan.
Danar, seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Jakarta, menegaskan bahwa dirinya hadir bukan atas nama kampus, melainkan sebagai warga negara.
“Ketika rakyat kehilangan pekerjaan karena PHK, bagaimana mungkin anggota DPR bisa menerima gaji sampai ratusan juta rupiah setiap bulan?” ujarnya lantang.
Kritik serupa juga datang dari Alfin, pengemudi ojek daring asal Cijantung. Bersama beberapa rekannya, ia menuntut DPR dibubarkan karena dianggap gagal mewakili aspirasi rakyat.
“Kami susah mencari uang setiap hari, tapi DPR gajinya sangat besar. Kebijakan mereka pun tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Rahmini, seorang buruh pabrik berusia 46 tahun dari Cikarang, bahkan rela membolos kerja demi bergabung dengan demonstrasi.
Menurutnya, kebijakan yang dilahirkan DPR lebih sering menyulitkan masyarakat ketimbang membantu. “Saya marah begitu tahu tunjangan DPR sangat besar. Lembaga itu sebaiknya dibubarkan karena tidak mencerminkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Teriakan di Tengah Aksi
Di lokasi, berbagai seruan lantang terdengar dari pengeras suara maupun teriakan massa. “Kalian digaji pakai uang kami!” pekik seorang demonstran kepada aparat kepolisian.
Sebagian massa juga menuntut polisi menghentikan penggunaan gas air mata. “Kasihan rakyat, jangan represif! Kami tidak anarkis!” teriak mereka, meski di lapangan bentrokan tetap terjadi.
Di sekitar gedung DPR, muncul coretan-coretan protes di dinding, salah satunya bertuliskan “Indonesia Sold Out,” yang menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan negara.
Latar Belakang Kemarahan Publik
Gelombang protes ini berawal dari laporan media yang mengungkapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota DPR.
Nilainya disebut-sebut melampaui Rp100 juta per bulan, mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan perjalanan, hingga berbagai fasilitas lain.
Fakta ini menyulut amarah publik, terutama di tengah situasi ekonomi yang menekan banyak lapisan masyarakat.
PHK massal, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kebijakan fiskal yang dianggap membebani rakyat membuat kesenjangan sosial semakin terasa.
Isu gaji fantastis anggota DPR pun ramai diperbincangkan di media sosial sejak pekan lalu. Dari situlah muncul seruan untuk turun ke jalan, yang akhirnya diwujudkan dalam aksi besar di tanggal 25 Agustus.
Tuntutan Pembubaran DPR
Selain menolak gaji dan tunjangan besar, sebagian demonstran juga menyerukan pembubaran DPR. Tuntutan ini muncul karena mereka menilai lembaga legislatif tersebut tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat.
“Kalau DPR terus-menerus hanya memikirkan diri sendiri, untuk apa kita mempertahankan lembaga itu?” kata Rahmini dengan nada tegas.
Suara-suara senada terus bermunculan di jagat maya, di mana banyak warganet menandai aksi ini sebagai momentum perlawanan terhadap ketidakadilan struktural.
Penutup: Aksi yang Belum Usai
Hingga sore hari sekitar pukul 15.00 WIB, aparat masih berusaha mengendalikan situasi di sekitar gedung parlemen. Massa didorong menjauh ke berbagai arah, termasuk ke kawasan Palmerah.
Meski begitu, api protes tampaknya belum padam. Mengingat isu ini terus menjadi sorotan, besar kemungkinan gelombang aksi serupa akan kembali digelar di kemudian hari.
Kemarahan publik atas besarnya gaji dan tunjangan DPR telah menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.
Dengan semakin luasnya suara kritik, pemerintah dan DPR menghadapi tantangan besar untuk merespons keresahan rakyat dengan kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Editor : Mahendra Aditya