RADAR KUDUS - Isu mengejutkan sempat mengguncang ruang publik setelah beredar potongan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyebut profesi guru sebagai beban negara.
Video tersebut dengan cepat menuai reaksi dan perdebatan, terutama di kalangan masyarakat pendidikan.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa rekaman yang viral itu bukan pernyataan asli, melainkan manipulasi berbasis teknologi deepfake.
Klarifikasi Resmi Kementerian Keuangan
Melalui keterangan resmi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan Sri Mulyani tidak pernah melontarkan kalimat yang menyinggung profesi guru.
Ia menekankan bahwa publik perlu berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial yang rentan disalahgunakan.
“Video yang beredar dengan narasi Menteri Keuangan menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks. Faktanya, beliau tidak pernah mengucapkan hal tersebut,” tegas Deni pada Selasa (19/8/2025).
Menurut Deni, potongan video tersebut diambil dari pidato Sri Mulyani saat menghadiri Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.
Video itu tidak hanya dipotong secara sepotong-sepotong, tetapi juga diolah menggunakan teknologi kecerdasan buatan sehingga menampilkan ucapan yang berbeda dari aslinya.
Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan: “Saya Tidak Pernah Menyebut Guru sebagai Beban Negara”
Sri Mulyani Pilih Diam Saat Dimintai Konfirmasi
Isu ini juga sempat ditanyakan langsung kepada Sri Mulyani usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Namun, Menteri Keuangan memilih untuk tidak memberikan pernyataan tambahan. Ia hanya meninggalkan ruang rapat tanpa mengklarifikasi lebih jauh mengenai video yang tengah ramai dibicarakan publik tersebut.
Sikap diam Sri Mulyani memicu spekulasi di masyarakat, meski Kemenkeu telah terlebih dahulu memberikan bantahan resmi.
Beberapa pihak menilai langkah itu sebagai strategi untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif di tengah maraknya disinformasi.
Isi Pidato Asli yang Dipelintir
Dalam pidato aslinya di ITB, Sri Mulyani sebenarnya membahas isu serius mengenai rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia.
Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat di media sosial yang menilai profesi pendidik kurang dihargai secara finansial.
“Banyak di media sosial saya membaca, menjadi dosen atau guru sering kali dianggap kurang dihargai karena gajinya tidak besar. Ini merupakan salah satu tantangan besar bagi keuangan negara,” ungkap Sri Mulyani kala itu.
Dari pernyataan tersebut, Sri Mulyani tidak menyinggung profesi guru sebagai beban, melainkan menggambarkan tantangan pembiayaan pendidikan dalam konteks anggaran negara.
Ia menambahkan, persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh kebutuhan pendanaan untuk gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau dapat melibatkan kontribusi dari masyarakat.
“Apakah semua harus ditanggung oleh negara, atau ada ruang partisipasi masyarakat?” tanyanya dalam forum itu.
Namun, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih detail seperti apa bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud.
Pernyataan tersebut seharusnya dibaca sebagai refleksi mengenai skema pendanaan pendidikan, bukan sebagai label bahwa guru adalah beban negara.
Konteks dan Tantangan Anggaran Pendidikan
Topik mengenai gaji guru dan dosen memang menjadi isu klasik dalam pengelolaan APBN. Setiap tahun, anggaran pendidikan selalu menyerap porsi besar dari total belanja negara.
Namun, kesejahteraan tenaga pendidik masih kerap menjadi sorotan publik.
Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan sebelumnya juga kerap menegaskan pentingnya mencari solusi kreatif agar pembiayaan pendidikan bisa berkelanjutan tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan.
Konteks inilah yang sebetulnya ingin ia sampaikan dalam pidato di ITB. Sayangnya, potongan video yang disebarkan secara tidak utuh justru memunculkan persepsi keliru di masyarakat.
Bahaya Disinformasi Digital
Kasus yang menimpa Sri Mulyani menambah panjang daftar tokoh publik yang menjadi korban manipulasi teknologi digital.
Deepfake semakin sering digunakan untuk menyebarkan konten palsu dengan tujuan memengaruhi opini atau bahkan merusak reputasi seseorang.
Kemenkeu mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama konten yang tersebar melalui media sosial.
Edukasi literasi digital menjadi penting agar publik tidak mudah termakan hoaks, terlebih jika isu yang beredar berkaitan dengan profesi yang sangat dihormati, seperti guru.
Respons Publik dan Dunia Pendidikan
Reaksi publik atas beredarnya video itu cukup beragam. Sebagian besar netizen mengecam keras pihak yang menyebarkan hoaks dan menilai tindakan tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, para pendidik merasa perlu adanya klarifikasi tegas agar nama baik profesi mereka tidak dipermainkan untuk kepentingan tertentu.
Guru, sebagai garda depan pendidikan, memegang peran vital dalam mencerdaskan bangsa. Isu yang menyebut mereka sebagai beban jelas menyinggung banyak kalangan, sehingga klarifikasi resmi dari Kemenkeu dianggap langkah penting untuk meredam keresahan.
Editor : Mahendra Aditya