RADAR KUDUS - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah absennya pembahasan mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, isu kenaikan gaji PNS 2026 sempat ramai diperbincangkan sejak awal tahun.
Tidak Ada Isyarat Kenaikan Gaji PNS
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak adanya penyebutan soal gaji ASN dalam pidato presiden merupakan sinyal kuat bahwa kenaikan gaji PNS tidak masuk dalam prioritas pemerintah tahun depan.
“Kalau presiden tidak menyinggung soal gaji dalam pidato kenegaraan, artinya memang tidak ada kebijakan ke arah sana,” jelas Prasetyo kepada wartawan usai sidang.
Dengan demikian, gaji pokok ASN diperkirakan masih mengacu pada ketentuan terakhir yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024.
Fokus pada Kesejahteraan Guru dan Dosen
Alih-alih membicarakan kenaikan gaji PNS, Presiden Prabowo lebih banyak menekankan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru dan dosen akan diprioritaskan dalam APBN 2026.
“Untuk gaji, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun. Termasuk di dalamnya tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah,” ucap Prabowo dalam pidatonya.
Kebijakan ini disebut sebagai upaya memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Menurut Prabowo, tenaga pendidik merupakan pilar penting pembangunan jangka panjang bangsa.
Isu Kenaikan Gaji PNS 2025 yang Terbantahkan
Wacana kenaikan gaji PNS sebenarnya sudah mencuat pada April 2025. Saat itu, sempat beredar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan gaji ASN hingga 16 persen. Isu tersebut bahkan sempat masuk daftar pencarian populer Google Trends.
Namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah kabar itu. Vino Dita Tama, kala itu menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan kenaikan gaji PNS pada tahun 2025.
“Sejauh ini belum ada pembahasan teknis terkait kenaikan gaji PNS. Aturan gaji ASN masih mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024,” kata Vino saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (8/4/2025).
Ia juga menegaskan, secara aturan, keputusan kenaikan gaji hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan dan kemudian disahkan melalui peraturan presiden.
Kenaikan Gaji Terakhir pada 2024
Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS pada 1 Januari 2024. Saat itu, seluruh golongan ASN mendapat kenaikan sebesar 8 persen. Kenaikan tersebut menjadi bentuk penyesuaian kesejahteraan setelah beberapa tahun stagnan.
Sejak itu, hingga pertengahan 2025, belum ada kebijakan baru mengenai tambahan gaji PNS. Dengan tidak adanya penyebutan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo, semakin kuat dugaan bahwa tahun 2026 pun tidak akan ada kenaikan.
Rincian Gaji PNS Berdasarkan Golongan
Sebagai informasi, berikut besaran gaji pokok PNS sesuai aturan terakhir yang berlaku:
-
Golongan III
-
IIIA: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
-
IIIB: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
-
IIIC: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
-
IIID: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
-
-
Golongan IV
-
IVA: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
-
IVB: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
-
IVC: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
-
IVD: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
-
IVE: Rp3.880.400 – Rp6.373.200
-
Jumlah tersebut hanya gaji pokok dan belum termasuk tunjangan lain yang melekat sesuai jabatan maupun beban kerja.
Implikasi Kebijakan
Ketiadaan kenaikan gaji ASN bisa menimbulkan kekecewaan bagi sebagian PNS, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan inflasi tahunan. Namun di sisi lain, fokus anggaran pemerintah pada pendidikan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai, prioritas Prabowo terhadap guru dan dosen adalah langkah strategis untuk jangka panjang. Alokasi anggaran Rp178,7 triliun dinilai bisa membantu peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong daya saing sumber daya manusia.
Meski begitu, isu kenaikan gaji ASN tetap menjadi perhatian publik. Sebab, jumlah PNS yang besar di seluruh Indonesia menjadikan kebijakan terkait penghasilan mereka selalu berdampak luas, baik secara ekonomi maupun politik.
Kesimpulan
Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025 memberi gambaran arah kebijakan pemerintah pada tahun anggaran 2026.
Absennya isu kenaikan gaji PNS mempertegas bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan kualitas pendidikan.
Dengan menempatkan guru dan dosen sebagai prioritas melalui anggaran besar, pemerintah ingin memastikan bahwa investasi terbesar bangsa ada pada peningkatan kualitas manusia. Sementara itu, harapan PNS terhadap kenaikan gaji tampaknya masih harus menunggu waktu lebih lama.
Editor : Mahendra Aditya