Jakarta, 15 Agustus 2025 – Harapan sebagian pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendapatkan kenaikan gaji pada 2026 tampaknya harus tertunda.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kuat bahwa pemerintah belum akan menaikkan gaji PNS tahun depan.
Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, ruang fiskal (fiscal space) pada 2026 akan difokuskan untuk mendanai program-program prioritas nasional.
“Untuk gaji, kita akan melihat kemampuan fiskal 2026 yang mayoritas diisi untuk program prioritas nasional,” tegas Sri Mulyani.
Baca Juga: Presiden Prabowo Fokuskan APBN 2026 pada Pendidikan, Tidak Bahas Kenaikan Gaji PNS
Fokus Anggaran untuk Prioritas Nasional
Sri Mulyani tidak memerinci program apa saja yang dimaksud, namun menegaskan bahwa APBN 2026 akan diarahkan untuk sektor-sektor yang dinilai strategis bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Keputusan ini menjadi sinyal bahwa peningkatan belanja pegawai, termasuk kenaikan gaji PNS, tidak akan menjadi prioritas pada tahun depan.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan ketersediaan anggaran bagi proyek-proyek yang dianggap mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.
Nasib Rekrutmen CPNS Masih Menggantung
Selain soal gaji, Menkeu juga menyinggung mengenai formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun mendatang.
Ia mengatakan, kebijakan perekrutan akan dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tahun ini sudah ada proses penerimaan CPNS. Namun, pembukaan rekrutmen pada tahun berikutnya akan mempertimbangkan kebutuhan riil kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan negara.
“Saat ini belum ada pembahasan atau exercise untuk rekrutmen CPNS 2026,” ujar Sri Mulyani.
Kebutuhan Formasi Masih Besar
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini pada Januari 2025 mengungkapkan bahwa peluang pembukaan seleksi CPNS tahun ini cukup besar. Alasannya, masih ada sisa formasi dari seleksi 2024 yang belum terisi.
“Masih ada sekitar 300 ribu hingga 400 ribu formasi kosong,” kata Rini di Istana Negara, Rabu (15/1/2025).
Meski demikian, Rini menegaskan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2025 tetap menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Jika Presiden mengizinkan, proses seleksi dapat segera dibuka untuk mengisi kekosongan pegawai di instansi pusat maupun daerah.
Pertimbangan Kapasitas Fiskal
Kedua menteri sepakat bahwa kapasitas fiskal negara menjadi faktor penentu dalam mengambil kebijakan terkait gaji dan rekrutmen ASN. Pemerintah tidak ingin mengorbankan program pembangunan hanya demi menambah belanja pegawai yang porsinya sudah cukup besar di APBN.
Belanja pegawai sendiri selama ini menyerap anggaran yang signifikan, sehingga keputusan untuk menahan kenaikan gaji dianggap sebagai langkah menjaga keseimbangan fiskal.
Implikasi Kebijakan
Jika rencana ini resmi dijalankan, maka 2026 akan menjadi tahun di mana gaji PNS tidak mengalami penyesuaian setelah sebelumnya sempat mendapat kenaikan pada periode tertentu.
Di sisi lain, kebijakan ini memberi sinyal kepada pasar dan pelaku ekonomi bahwa pemerintah memilih memperkuat belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dibanding memperbesar beban rutin yang sifatnya jangka pendek.
Menunggu Keputusan Final
Meski Menkeu sudah memberi gambaran, keputusan resmi mengenai kenaikan gaji PNS dan pembukaan rekrutmen CPNS tetap berada di tangan Presiden.
Biasanya, pengumuman final akan disampaikan bersamaan dengan pembahasan APBN di DPR pada kuartal terakhir tahun berjalan.
Bagi jutaan PNS di seluruh Indonesia, sinyal ini tentu menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur keuangan pribadi.
Sementara itu, bagi calon pelamar CPNS, informasi ini menjadi pengingat bahwa peluang seleksi tahun depan masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat dan kondisi anggaran negara.
Editor : Mahendra Aditya