RAJA AMPAT — Ketika dunia memandang Raja Ampat sebagai permata terakhir biodiversitas laut Indonesia, di balik gemerlap karangnya kini mengintai ancaman besar: tambang nikel.
Di tengah narasi pemerintah soal hilirisasi industri dan transisi energi, pulau-pulau indah di Papua Barat justru dibidik menjadi lahan eksploitasi baru.
Alih-alih menjadi wajah pariwisata masa depan, Raja Ampat justru berpotensi berubah menjadi zona industri tambang yang merusak tatanan ekologi secara permanen.
Protes Meledak: Greenpeace dan Warga Teriakkan Bahaya Tambang di Jakarta
Pada 3 Juni 2025, suara perlawanan meledak di tengah acara prestisius “Indonesia Critical Minerals Conference” di Hotel Pullman, Jakarta.
Aktivis lingkungan dari Greenpeace bersama warga asal Raja Ampat membentangkan spanduk bertuliskan “Save Raja Ampat” dan “Papua Bukan Tanah Kosong”, mengecam keras ekspansi tambang yang mengancam kawasan tersebut.
Aksi ini bukan sekadar simbolik. Ia mencerminkan keputusasaan masyarakat terhadap kerusakan yang akan terjadi bila eksploitasi ini diteruskan.
“Surga terakhir dunia sedang dirampas dengan dalih kemajuan,” tulis Greenpeace dalam unggahannya yang viral di media sosial.
Hilirisasi Nikel: Transisi Energi yang Meninggalkan Luka
Pemerintah menggaungkan hilirisasi nikel sebagai jalan menuju masa depan energi bersih. Namun, jejaknya menyisakan luka ekologis dari Sulawesi hingga Halmahera.
Kini, Raja Ampat menjadi target berikutnya. Greenpeace mengungkap bahwa lebih dari 500 hektare hutan di Raja Ampat telah masuk dalam peta pertambangan — ancaman yang nyata bagi ekosistem laut paling kaya di dunia.
Pulau-pulau seperti Gag, Kawe, dan Manuran yang dulunya menjadi surga para penyelam, kini dilabeli sebagai “wilayah industri”, dengan nasib lingkungan yang menggantung.
Baca Juga: Warganet Gaungkan #SaveRajaAmpat! Tambang Nikel Ancam Raja Ampat
Ekosistem Laut dalam Bahaya: Terumbu Karang Bisa Musnah
Raja Ampat bukan sekadar tempat indah. Ia adalah rumah bagi lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia, ratusan jenis ikan, dan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain.
“Pembukaan lahan tambang memicu erosi, pencemaran air laut, dan sedimentasi masif yang menghancurkan karang,” ujar Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia.
Limbah tambang yang mengalir ke laut dapat membunuh plankton, merusak rantai makanan laut, hingga mengganggu populasi mamalia laut dan burung endemik. Ini bukan sekadar kerusakan lokal — ini krisis ekosistem global.
Tambang Menggusur, Hutan Hilang, Warga Tersingkir
Selain dampak ekologis, ekspansi tambang juga memicu konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat adat.
Warga yang telah menjaga hutan dan laut selama ratusan tahun kini menghadapi intimidasi dan pengabaian hukum.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Mengapa Saat Idul Adha Kita Dianjurkan Mengosongkan Perut Sebelum Salat Id!
“Kami bukan anti-investasi. Tapi ini bukan kemajuan, ini pemusnahan,” kata perwakilan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) dalam aksi damai 26 Mei lalu di DPRD Kabupaten Raja Ampat.
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seharusnya melindungi Raja Ampat dari aktivitas ekstraktif. Tapi pelanggaran justru datang dari mereka yang punya kekuasaan.
Raja Ampat Bisa Jadi Simbol Kegagalan Iklim Indonesia
Kehancuran Raja Ampat bukan hanya kehilangan wisata eksotis. Ini adalah pukulan telak bagi komitmen iklim Indonesia.
Dunia tengah mengarah pada pelestarian ekosistem laut sebagai benteng terakhir melawan perubahan iklim.
Tapi Indonesia, ironisnya, justru menggadaikan salah satu wilayah terpentingnya.
Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan, memperingatkan lewat akun media sosialnya:
“Pak Presiden @prabowo, jangan biarkan Raja Ampat jadi korban kerakusan industri. Ini bukan hanya milik Papua, tapi warisan dunia.”
Baca Juga: Rapat Pemda Kembali di Hotel dan Restoran, Mendagri Tito Karnavian: Sudah Direstui Presiden Prabowo!
Saatnya Memilih: Masa Depan Hijau atau Lumpur Tambang
Saat publik internasional menyoroti langkah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya, Raja Ampat menjadi cermin: apakah negeri ini memilih pelestarian atau perusakan?
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya meninjau ulang izin tambang yang beroperasi:
“Kita tak bisa mengorbankan kawasan konservasi untuk ambisi ekonomi jangka pendek. Pariwisata berkelanjutan dan budaya lokal adalah masa depan Raja Ampat.”
#SaveRajaAmpat
Gerakan #SaveRajaAmpat bukan sekadar kampanye — ia adalah panggilan moral. Menjaga Raja Ampat berarti menjaga masa depan lingkungan, warisan budaya, dan keberlanjutan ekonomi lokal.
Jika Raja Ampat tumbang, siapa lagi yang akan kita lindungi?
Editor : Mahendra Aditya