JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan telah mencoret lebih dari 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025.
Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya kesalahan data atau inclusion error.
Yakni penerima yang seharusnya tidak berhak namun tetap menerima bantuan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Gus Ipul menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil verifikasi ulang yang mengacu pada data gabungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, Kemendikdasmen, serta data dari nota keuangan RAPBN 2025.
Ia menekankan, sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Presiden Prabowo, kata dia, menekankan bahwa bansos harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima.
"Karena itu, akurasi data sangat penting," tegas Gus Ipul.
Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kemensos melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga untuk menyinkronkan data.
Hasil dari proses tersebut menunjukkan adanya jutaan data yang tidak sesuai, sehingga dilakukan penyisiran ulang.
"Sebanyak 1,9 juta penerima yang seharusnya tidak berhak, tetapi selama ini menerima bantuan, kini sudah dicoret dari daftar," ujar Gus Ipul.
Tak hanya itu, ia juga mengakui adanya exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya berhak namun belum menerima bantuan.
Namun, kesalahan ini telah diperbaiki agar distribusi bansos ke depannya lebih tepat sasaran.
Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa libur sekolah (Juni–Juli 2025), pemerintah sebelumnya telah meluncurkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari yang sama. (*/him)
Editor : Mahendra Aditya