RADAR KUDUS — Di tengah panasnya keluhan publik soal pungutan parkir liar di minimarket, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengambil langkah tak biasa.
Demi mengungkap langsung praktik nakal para juru parkir ilegal, ia turun langsung ke lapangan—dengan menyamar sebagai pengemudi ojek online dan sopir taksi daring.
Video penyamarannya yang viral di akun Instagram pribadinya, @ratudewa, memperlihatkan bagaimana sang wali kota rela menyamar total hanya untuk menangkap tangan aksi jukir liar yang sudah meresahkan warga.
Beraksi Diam-Diam, Wali Kota Temukan Jukir Nakal di Minimarket
Dalam aksi penyamarannya yang dilakukan pada Sabtu (31/5/2025), Ratu Dewa menyamar sebagai pengemudi ojek online dan menyusuri berbagai minimarket di Palembang—khususnya gerai Indomaret dan Alfamart—yang sering dijadikan “ladang pungli” oleh jukir ilegal.
Tak hanya sekali dua kali, Ratu Dewa mengaku menyaksikan sendiri para jukir liar menarik uang parkir dari pengunjung, meski telah ada peraturan bahwa parkir di minimarket tersebut gratis.
Ia pun mengonfirmasi bahwa aduan warga selama ini bukan isapan jempol.
“Kami telusuri langsung beberapa titik karena banyak masyarakat yang DM ke saya, mengeluh katanya parkir di minimarket itu harusnya gratis, tapi di lapangan masih bayar. Jadi kita cek langsung untuk bukti nyata,” jelas Ratu Dewa dalam keterangannya kepada media, Senin (2/6/2025).
Minimarket Sudah Kerjasama, Tapi Masih Ada Pungli
Pemerintah Kota Palembang sebelumnya telah menjalin kerja sama resmi dengan sejumlah jaringan minimarket besar seperti Indomaret dan Alfamart.
Dalam kesepakatan itu, pihak minimarket membayar iuran parkir kepada Pemkot, sehingga pengunjung bisa menikmati parkir gratis.
Setiap toko pun diwajibkan menempelkan spanduk atau pengumuman resmi bertuliskan “Parkir Gratis untuk Pengunjung.”
Namun, tetap saja masih banyak oknum yang mencoba peruntungan dengan memanfaatkan keramaian toko untuk memalak pengguna kendaraan.
Dinas Perhubungan Ikut Bereaksi
Menanggapi temuan Wali Kota, Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang mengimbau seluruh masyarakat agar tidak memberikan uang kepada juru parkir liar. Apalagi jika mereka tidak mengenakan atribut resmi dan tidak dilengkapi karcis.
Langkah Ratu Dewa ini dianggap sebagai bentuk komitmen tegas Pemerintah Kota Palembang dalam menindak segala bentuk pelanggaran yang merugikan rakyat kecil, terutama dalam layanan publik sehari-hari seperti parkir.
Jejak Ratu Dewa: Pemimpin yang Tak Segan Turun Langsung
Ratu Dewa memang bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di balik meja. Sebelumnya, ia juga pernah memberi SP3 (Surat Peringatan Ketiga) kepada kepala desa yang tidak berada di kantor saat jam kerja.
Tindakannya ini menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, disiplin, dan berpihak kepada masyarakat.
Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., yang terpilih sebagai Wali Kota Palembang periode 2025–2030 lewat Pilkada 2024 lalu, dikenal sebagai pemimpin yang progresif dan dekat dengan masyarakat. Aksi nyatanya di lapangan makin memperkuat citra tersebut di mata publik.
Bukti Ketegasan: Bukan Sekadar Gimmick
Langkah menyamar ini bukan sekadar aksi dramatis untuk menarik perhatian. Dengan viralnya video tersebut, masyarakat jadi tahu bahwa pemimpinnya benar-benar bekerja dan peduli terhadap persoalan yang mungkin terlihat sepele, namun berdampak besar pada kenyamanan publik.
Masyarakat pun menyambut positif aksi tersebut. Banyak netizen memuji keberanian Ratu Dewa yang rela menyusup demi mencari tahu kondisi nyata di lapangan tanpa pemberitahuan atau pengawalan khusus.
Ketika Pemimpin Turun ke Jalan, Rakyat Tersenyum Lega
Aksi Ratu Dewa menjadi contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, bahkan dengan cara menyamar jadi rakyat biasa.
Keberaniannya membongkar praktik jukir liar memberi pesan jelas: Palembang ingin jadi kota yang lebih tertib dan bersih dari praktik pungli.
Dengan pengawasan langsung dari pucuk pimpinan, kini tinggal bagaimana aparat terkait menindaklanjuti dan mengawasi secara konsisten. Sebab jika pemimpinnya sudah berani terjun, tidak ada alasan bagi jajarannya untuk berdiam diri.