Kebijakan Dedi Mulyadi Anak Nakal Masuk Barak Militer Tuai Pro dan Kontra, Diadukan ke Presiden Prabowo?
Mahendra Aditya Restiawan• Kamis, 8 Mei 2025 | 19:11 WIB
Gurbernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat kunjungi barak Resimen 1 Kostrad untuk memantau anak nakal yang dimasukkan barak militer
RADAR KUDUS – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mengguncang wacana pendidikan nasional dengan program kontroversial: anak-anak yang dicap "nakal" akan ditempa dalam barak militer bersama TNI-Polri.
Tujuannya? Membentuk karakter dan menekan kenakalan remaja lewat pendekatan disipliner ketat. Program ini sudah mulai dijalankan di Purwakarta dan Bandung, dengan 30 anak di setiap lokasi.
Tapi langkah Dedi ini bukan tanpa kritik. Di balik sorotan kamera dan jargon “pendidikan karakter”, banyak pihak menilai kebijakan ini justru menabrak batas hukum, etika, dan logika pendidikan modern.
Menurut Dedi, program ini menyasar pelajar dari tingkat SMP ke atas, terutama mereka yang dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan berasal dari keluarga yang kesulitan mengasuh atau mendidik.
Namun, keputusan untuk memasukkan mereka ke lingkungan barak militer menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini bentuk pembinaan, atau justru pelecehan terhadap hak anak?
“Kami hanya menerima anak-anak yang memang diserahkan langsung oleh orang tua. Kalau tidak ada izin, tidak akan kami terima,” ujar Dedi.
Namun pernyataan ini tidak menenangkan semua pihak. Banyak organisasi, dari LSM perlindungan anak hingga lembaga pendidikan, menilai pendekatan ini mengabaikan prinsip dasar perlindungan anak.
Kang Dedi Mulyadi memantau anak nakal yang dimasukkan barak militer saat kunjungi barak Resimen 1 Kostrad
Pakar: "Masalahnya Ada di Rumah dan Sekolah, Bukan di Barak"
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menjadi salah satu pihak yang lantang menolak.
Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, menegaskan bahwa pendekatan militeristik tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya, yaitu kegagalan pola asuh di rumah dan minimnya intervensi berbasis psikologi di sekolah.
“Kita tidak bisa menyelesaikan luka psikologis anak dengan disiplin barak. Itu justru bisa memperparah trauma,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut bahwa pendekatan edukatif melalui guru BK lebih tepat dibanding pengiriman ke lingkungan militer.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam menangani siswa bermasalah, yang selama ini telah dijalankan lewat konseling dan pendampingan psikologis.
DPR hingga FSGI: Ada yang Lebih Penting dari Menakuti
Ketua Komisi Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga turut menyuarakan ketidaksepakatannya.
Menurutnya, konsep bela negara yang dijadikan dalih oleh Dedi tidak berarti harus melibatkan pelatihan militer.
“Bela negara itu tentang menumbuhkan semangat cinta tanah air, bukan memaksa anak-anak masuk barak,” ujarnya.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahkan menyoroti aspek yang lebih mendasar: gizi dan keamanan anak.
Heru Purnomo dari Dewan Kehormatan FSGI bertanya, “Siapa yang menjamin anak-anak itu makan cukup dan sehat selama diasramakan berbulan-bulan?”
Rawan Tumpang Tindih dan Mengacaukan Kurikulum
Imam Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan kekhawatiran soal dampak kebijakan ini terhadap jalannya kurikulum sekolah.
Menurutnya, pengiriman siswa ke barak tanpa koordinasi dengan sekolah dan guru bisa mengganggu proses belajar dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan kementerian pusat.
“Siapa yang menanggung biaya transportasi guru jika harus ke barak? Apakah Pemprov siap tanggung semua logistik itu?” kata Imam.
YLBHI: Ini Bukan Pembinaan, Tapi Pelanggaran Hukum
Yang paling tajam datang dari YLBHI. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menyebut keterlibatan aparat bersenjata dalam mendidik anak adalah bentuk kekeliruan besar.
Ia menegaskan bahwa militer bukan instrumen pendidikan, apalagi terhadap anak-anak.
“Ini bertentangan langsung dengan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak,” tegas Isnur.
Menurutnya, pendekatan yang terlihat "baik" di permukaan ini justru membuka celah pelanggaran HAM dan memperlihatkan pemahaman yang keliru tentang pendidikan karakter.
Langkah Dedi Mulyadi memindahkan “pendidikan” anak nakal ke barak militer memang terlihat berani, bahkan bisa disebut revolusioner.
Tapi, apakah ini benar-benar solusi atau justru bentuk keputusasaan dalam menangani krisis pendidikan karakter di akar rumput?
Saat banyak pihak menyarankan pendekatan psikologis, edukatif, dan berbasis keluarga, barak militer terasa seperti pilihan paling keras dari semua opsi yang ada—dan bukan yang paling bijak.
