RADAR KUDUS – Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengharapkan biaya perjalanan haji bagi jemaah Indonesia dapat ditekan lebih rendah lagi.
Hal ini diungkapkan Nasaruddin seusai meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).
Dalam pernyataannya, Nasaruddin mengakui bahwa ongkos penyelenggaraan ibadah haji memang belum bisa dikatakan murah.
Namun, menurut dia, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah strategis yang berhasil memangkas biaya haji tahun ini hingga Rp4 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, biaya tahun ini sudah lebih ringan. Tapi kami tidak berhenti sampai di sini. Masih ada ruang untuk efisiensi,” ujarnya.
Faktor Utama Biaya Haji Masih Tinggi
Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa ada beberapa komponen besar yang berkontribusi terhadap mahalnya ongkos haji, salah satunya adalah durasi tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Saat ini, masa inap yang relatif panjang membuat akomodasi, konsumsi, dan logistik lainnya ikut melonjak.
“Waktu tinggal yang cukup lama di Tanah Suci otomatis memengaruhi kebutuhan logistik yang besar, mulai dari hotel, makanan, sampai transportasi,” tuturnya.
Selain itu, faktor kurs rupiah terhadap riyal Saudi juga berpengaruh. Nilai tukar yang fluktuatif sering kali membuat estimasi anggaran menjadi tidak stabil.
Karena itu, menurut Nasaruddin, perlu adanya strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berbasis proyeksi jangka panjang.
Negosiasi Besar-Besaran Akan Dilakukan
Menanggapi arahan Presiden Prabowo, Kementerian Agama berencana menggelar kembali perundingan intensif dengan berbagai pihak yang menyediakan layanan bagi jemaah haji, mulai dari penyedia hotel di Makkah dan Madinah, operator transportasi lokal, hingga maskapai penerbangan.
“Kami akan meninjau ulang seluruh kontrak dan harga layanan. Tidak menutup kemungkinan akan ada renegosiasi besar-besaran,” tegas Nasaruddin.
Ia juga menyebut bahwa ke depannya, pemerintah membuka peluang untuk mencari alternatif penyedia jasa yang lebih efisien namun tetap memenuhi standar pelayanan dan keamanan.
“Kalau nanti ada pilihan penyedia layanan lain yang lebih kompetitif, tentu akan menjadi pertimbangan utama. Karena prinsip kami, efisiensi tanpa mengorbankan kualitas,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah Terhadap Jemaah
Permintaan Prabowo agar biaya haji bisa lebih terjangkau dinilai sejalan dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan pelayanan ibadah haji semakin inklusif dan tidak memberatkan masyarakat.
Terutama bagi mereka yang telah menabung bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
“Presiden sangat peduli dengan aspirasi umat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras agar penyelenggaraan haji benar-benar efisien, transparan, dan berpihak kepada jemaah,” kata Nasaruddin.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek biaya, tetapi juga pada kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah di lapangan.
“Biaya boleh murah, tapi pelayanan tidak boleh murahan. Itu prinsip kami,” ujarnya tegas.
Harapan ke Depan
Dengan adanya dukungan politik dari pimpinan tertinggi negara, Nasaruddin optimistis akan ada banyak perubahan positif dalam tata kelola haji ke depan.
Ia berharap, selain menekan ongkos, pemerintah juga dapat terus memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi untuk memperoleh kuota tambahan dan akses fasilitas yang lebih baik.
“Insyaallah, jika semua pihak bersinergi, kita bisa menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, lebih hemat, dan lebih bermartabat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tahun ini biaya haji mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, namun permintaan untuk menurunkannya lebih jauh menjadi tantangan tersendiri di tengah naiknya harga global dan dinamika geopolitik Timur Tengah.
Permintaan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa efisiensi anggaran dan keberpihakan terhadap rakyat akan menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahannya.
Editor : Mahendra Aditya