RADAR KUDUS - Lestari Moerdijat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi terhadap para pekerja, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional.
"Perempuan bekerja itu tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga terhadap perekonomian.
Sehingga penting untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi terhadap pekerja perempuan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/3).
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung meningkat pada rentang waktu 2021-2024.
Bila pada 2021 TPAK perempuan tercatat 53,34%, pada 2022 naik menjadi 53,41%, pada 2023 naik menjadi 54,52%, dan pada 2024 menjadi 56,42%.
Sementara itu Data ILO & Never Okay Project pada 2022 terkait kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja mengungkap bahwa 70,81% perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar tren peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat dipertahankan.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi semua pekerja adalah sebuah keharusan.
Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah situasi perekonomian nasional yang menghadapi banyak tantangan saat ini, negara membutuhkan dukungan dari setiap warganya untuk tetap produktif dalam keseharian mereka.
Partisipasi perempuan di dunia kerja, tambah Rerie, tentu saja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga.
Sehingga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik agar mampu menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi setiap pekerja.(*)
Editor : Mahendra Aditya