RADAR KUDUS - Ahmad Dhani yang juga merupakan anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra sempat memberikan usulan tentang naturalisasi untuk timnas sepakbola Indonesia saat rapat Komisi X DPR dengan PSSI dan juga Menpora, pada hari Rabu (5/3/2025).
Usulannya tersebut menuai berbagai kritikan, beberapa diantaranya yaitu kritikan dari Komnas Perempuan dan kabarnya Ahmad Dhani juga dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait usulannya itu.
Adapun usulan dari Ahmad Dhani adalah bahwa menurutnya naturalisasi bisa dilakukan kepada pemain bola yang telah berusia di atas 40 tahun, kemudian dinikahkan dengan perempuan Indonesia (janda).
Lalu menurutnya, anak hasil pernikahan tersebut dapat dibina dan diharapkan tumbuh menjadi seorang pemain bola yang mumpuni.
Akibat usulan Ahmad Dhani dalam rapat tersebut, Komnas Perempuan mengecamnya karena dianggap seksis.
Komnas Perempuan menilai bahwa Ahmad Dhani melecehkan perempuan. Hal ini disampaikan salah satunya melalui akun Instagram @komnasperempuan.
"Dengan beralibi "out of the box" dan intonasi bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas bagi pemain bola "di atas 40 tahun... dan mungkin yang duda" untuk dinikahkan dengan perempuan agar menghasilkan keturunan "Indonesian born" yang dinilainya akan bisa memiliki kualitas keterampilan sepakbola yang lebih baik," tulis unggahan di akun Instagram @komnasperempuan.
"Pernyataan AD dinilai melecehkan karena menempatkan perempuan sekedar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami.
Apalagi pernyataan ini dilanjutkan dengan menyebutkan bahwa jika pemain sepakbola yang dinaturalisasi itu beragama Islam maka bisa dinikahkan dengan empat perempuan," lanjut keterangan tersebut.
Komnas Perempuan juga menilai bahwa Dhani merendahkan martabat Indonesia dengan kalimat yang disebut rasis, karena seolah kualitas laki-laki pesepakbola dari luar negeri punya sifat genetik yang lebih baik dibandingkan dari Indonesia.
Komnas Perempuan mendorong MKD DPR untuk memeriksa Ahmad Dhani.
"Mengingat bahwa pernyataan AD berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut," tulis unggahan IG @komnasperempuan.(*)
Editor : Mahendra Aditya