RADAR KUDUS - Pemerintah secara resmi melarang penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer mulai 1 Februari 2025.
Aturan baru ini menetapkan bahwa elpiji 3 kg hanya boleh dijual oleh agen atau pangkalan resmi yang terdaftar.
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi gas elpiji bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyimpangan harga di pasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa harga resmi elpiji 3 kg saat ini adalah Rp 12.750 per tabung, berkat subsidi pemerintah sebesar Rp 30.000 per tabung.
Tanpa subsidi, harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 42.750 per tabung. "Manfaat APBN langsung dinikmati masyarakat melalui harga BBM, elpiji, listrik, dan pupuk yang lebih terjangkau," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2024, Senin (6/1/2025).
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga elpiji 3 kg jauh melampaui ketetapan pemerintah. Di beberapa wilayah, harga elpiji 3 kg telah mencapai Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per tabung.
Di Blitar, Jawa Timur, misalnya, harga elpiji 3 kg mencapai Rp 22.000 per tabung. "Harganya sekarang Rp 22.000. Sebelumnya sempat turun jadi Rp 20.000, tapi enggak sampai sebulan naik lagi," kata Sri, salah satu konsumen di Blitar, Kamis (30/1/2025).
Di DKI Jakarta, harga elpiji 3 kg bervariasi antara Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per tabung di warung-warung, sementara di agen resmi dibanderol Rp 18.000. "Kalau di agen resmi Rp 18.000, tapi stoknya sedikit," ujar Dony, warga Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Sementara itu, di Cibubur, Jakarta Timur, harga elpiji 3 kg bahkan mencapai Rp 23.000 per tabung.
"Harga di atas Rp 20.000 sudah lama, bukan baru-baru ini," ungkap seorang pedagang.
Sepanjang tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 386,9 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp 47,4 triliun.
Subsidi ini mencakup BBM (pertalite dan solar), minyak tanah, listrik 900 VA, serta pupuk urea dan NPK.
Namun, tingginya harga elpiji 3 kg di pasaran menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan subsidi dengan implementasi di lapangan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pengecer yang ingin tetap menjual elpiji 3 kg harus mendaftarkan diri sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
"Pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu," ujar Yuliot dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Proses ini telah terintegrasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sehingga diharapkan lebih mudah dan efisien.
Dengan aturan baru ini, distribusi elpiji 3 kg akan dilakukan langsung dari pangkalan ke konsumen, tanpa melalui pengecer.
Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran.
Regulasi ini menetapkan bahwa hanya subpenyalur resmi yang memiliki NIB yang diperbolehkan menjual elpiji 3 kg.
Pertamina, sebagai badan usaha yang bertanggung jawab atas distribusi, wajib melaporkan daftar subpenyalur kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
"Kita ingin memastikan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah," tegas Yuliot.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung dari agen resmi guna menghindari potensi lonjakan harga di tingkat pengecer.
Dengan demikian, diharapkan kebijakan subsidi ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.(*)
Editor : Mahendra Aditya