JAKARTA – Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kini resmi digelar sebanyak tiga kali dalam setahun, dimulai pada 2024.
Kebijakan ini mencakup formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan total kebutuhan mencapai 2,3 juta pegawai.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan ASN di berbagai sektor.
"Seleksi CASN 2024 akan dilaksanakan dalam tiga periode untuk mengakomodir 690,82 ribu formasi CPNS dan 1,6 juta formasi PPPK," ujarnya dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Januari 2024.
Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan formasi tahun 2023 yang hanya mencapai 572,4 ribu orang.
Kebijakan rekrutmen tiga kali setahun bertujuan mengatasi kekurangan ASN akibat pensiun, pengunduran diri, atau meninggal dunia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebelumnya, Abdullah Azwar Anas, menyoroti pentingnya langkah ini untuk mencegah masalah yang timbul dari penggunaan tenaga non-ASN atau honorer.
"Selama ini, pengisian pegawai baru harus menunggu siklus tahunan. Sementara kebutuhan mendesak, terutama karena ASN yang meninggal atau resign, sering kali diisi oleh tenaga honorer, yang kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari," ungkap Anas pada Maret 2024.
Aturan terbaru juga mencakup kemudahan mobilitas talenta ASN, baik dalam instansi, antarinstansi, maupun di luar instansi.
Hal ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan distribusi pegawai, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Mobilitas talenta sebelumnya hanya di kota besar, sementara daerah 3T kekurangan pegawai. Dengan aturan baru, talenta ASN dapat ditugaskan ke daerah 3T dengan insentif khusus, termasuk percepatan kenaikan pangkat," tambah Anas.
Selain itu, pola pengembangan kompetensi ASN juga akan diperbarui.
Pelatihan tidak lagi bersifat klasikal, seperti seminar atau penataran, tetapi mengedepankan experiential learning melalui magang dan on the job training.
Ke depan, sistem pembelajaran akan terintegrasi, mendukung ASN agar lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan kerja," ujar Anas.
Dengan perubahan ini, pemerintah berharap distribusi dan kompetensi ASN semakin merata, sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih efektif di seluruh Indonesia.
Editor : Abdul Rokhim