RADAR KUDUS – Mencuatnya kabar pencopotan Jilbab anggota Paskibraka saat prosesi pengukuhan di Istana Negara membuat beberapa tokoh dan figur publik memberikan respon.
Selain mantan Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, anggota DPR RI Andre Rosiade serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah M Cholil Nafis, pencopotan jilbab ini juga direspon oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau dikenal sebagai Cak Imin.
Ia menilai Kepala BPIP yang sekarang lebih baik digantikan.
Terlebih, respon kepala BPIP atas pencopotan jilbab ini telah merusak persatuan bangsa. Bahkan membangkitkan radikalisme yang baru.
Baca Juga: Jadi Tersangka KDRT, Suami Cut Intan Nabila Akui Lakukan Kekerasan Lebih dari Lima Kali
Pihaknya menyatakan ini setelah menanggapi berita soal respon kepala BPIP mengenai pencopotan Jilbab anggota Paskibraka Nasional.
Dari pernyataan akun media sosial resminya itu, Muhaimin mengusulkan agar Kepala BPIP, Yudian Wahyudi diganti (14/8/2024).
“Saya usul Kepala BPIP segera diganti, merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam,” tulis Muhaimin Iskandar.
Keterangan tersebut juga telah mendapat lebih dari 1400 repost dan 121 ribu views di Twitter.
Selain mengusulkan penggantian Kepala BPIP Yudian Wahyudi, pihaknya menilai BPIP masih diperlukan. Namun, menurutnya BPIP harus diisi orang-orang yang bijaksana.
"Saya menyaksikan dan merasakan bahwa ideologi Pancasila itu sangat relevan dengan tantangan.
Bisa mengatasi perbedaan dalam persatuan, keadilan dalam kemakmuran. Kebhinekaan tunggal ika sebagai solusi kesatuan bangsa. Mari terus kita lanjutkan keberhasilan Pancasila ini tanpa pemaksaan pemaknaan tunggal yang mengganggu rasa keadilan dan kebersamaan.
BPIP tetap diperlukan tapi harus diisi orang- orang yang arif dan bijaksana" tulis Muhaimin yang kemudian ia repost dalam akun Instagramnya @cakiminow pada Kamis (15/8/2024).
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis, menyatakan dugaan pelarangan jilbab bagi Paskibraka muslimah adalah kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Ini tidak Pancasilais. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak untuk melaksanakan ajaran agama," tegasnya.
Baca Juga: Daftar Kerja di BUMN, Wanita di Bogor Ini Malah Jadi Korban Pinjol, Begini Kasusnya
Pihaknya bahkan mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka dicabut, dan menyarankan anggota Paskibraka muslimah untuk pulang jika ada paksaan untuk melepas jilbab.
Editor : Noor Syafaatul Udhma