RADAR KUDUS - Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mengeluarkan pernyataan sikap yang mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Perseteruan ini dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan ulama dan membingungkan para nahdliyin di daerah.
1. Saran Terhadap Kebijakan Internal PBNU
JNPK-NU, yang terdiri dari 40 ulama dan tokoh nahdliyin, menyoroti beberapa persoalan yang terjadi di internal PBNU, termasuk pembekuan, pemecatan, dan likuidasi struktur pengurus di tingkat bawah.
JNPK-NU juga mengkritisi sikap pasif PBNU dalam menangani isu-isu nasional yang krusial, serta pernyataan elit PBNU yang kadang memicu kegaduhan.
2. Penolakan Terhadap Politik Praktis
Dalam pernyataannya, JNPK-NU mengingatkan PBNU untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah, dan AD/ART NU.
Mereka menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan (Ormas diniyah-ijtima'iyyah), NU seharusnya fokus pada kemaslahatan umat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
PBNU juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis, yang merupakan domain partai politik, sesuai dengan mandat Khittah NU yang ditetapkan pada Muktamar 1984.
3. Dukungan dari Tokoh Besar
Pernyataan sikap ini didukung oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Syuriah PBNU Abdul Muhaimin, mantan Ketua PBNU dan Sekjen Forum Pesantren Baihaqi, serta mantan Ketua PBNU dan pendiri LKIS, Imam Aziz.
Kehadiran tokoh-tokoh ini menambah bobot tentang apa yang disampaikan oleh JNPK-NU.
4. Imbauan untuk Menjaga Persatuan
JNPK-NU mengimbau agar PBNU menjaga ukhuwah nahdliyyah dan ukhuwah wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
Mereka juga meminta PBNU untuk menghentikan tindakan yang dapat memicu konflik di antara sesama warga nahdliyin dan mengevaluasi arah kepemimpinan serta kebijakan organisasi agar sesuai dengan konstitusi NU.
5. Seruan untuk Kemandirian Ekonomi
Selain kritik, JNPK-NU juga mendorong PBNU untuk membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan, termasuk dalam hal penerimaan konsesi tambang batu bara.
JNPK-NU menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan umat dan kemandirian ekonomi NU.
6. Permintaan untuk Mendukung Pansus Haji
Dalam sikap kenegarawanan, JNPK-NU meminta PBNU untuk mendukung Pansus Haji DPR RI sesuai dengan hukum yang berlaku.
Mereka berharap PBNU lebih memperhatikan masalah keumatan dibandingkan politik praktis, sehingga marwah NU sebagai ormas sosial keagamaan dapat terus terjaga.
Pernyataan sikap JNPK-NU ini merupakan bentuk perhatian terhadap PBNU.
JNPK-NU berharap organisasi ini dapat kembali fokus pada khidmah untuk umat dan menjauhi politik praktis yang dapat merusak citra NU di mata masyarakat.
Editor : Ali Mustofa