Beli Rumah Tahun 2026, PPN Nol Rupiah

M. Khoirul Anwar • Dipublikasikan Selasa, 29 September 2026 | 09:15 WIB
ILUSTRASI
ILUSTRASI

 

JAKARTA – Masyarakat yang berencana membeli rumah pada 2026 mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif tersebut berlaku untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP berlaku untuk penyerahan rumah sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor perumahan.

PPN Rumah hingga Rp2 Miliar Ditanggung

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menanggung PPN atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar.

Artinya, pembeli rumah dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dapat memperoleh fasilitas PPN DTP atas bagian harga tersebut.

Sementara itu, apabila harga rumah lebih dari Rp2 miliar tetapi tidak melebihi Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar. Bagian harga yang melebihi Rp2 miliar tetap mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.

Rumah Harus Memenuhi Syarat

Tidak semua pembelian rumah otomatis mendapatkan fasilitas PPN DTP. Rumah yang memperoleh insentif harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Harga jual rumah tidak boleh lebih dari Rp5 miliar. Selain itu, rumah harus merupakan unit baru yang diserahkan pertama kali oleh pengembang dan belum pernah dipindahtangankan sebelumnya.

Bangunan juga harus berada dalam kondisi siap huni ketika dilakukan penyerahan kepada pembeli.

Berlaku untuk Satu Rumah per Orang

Fasilitas PPN DTP diberikan kepada orang pribadi dan dibatasi untuk satu unit rumah bagi setiap orang.

Ketentuan tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi persyaratan kepemilikan rumah di Indonesia.

Pembatasan ini membuat fasilitas pajak diarahkan untuk kepemilikan hunian, bukan pembelian banyak unit dalam satu periode untuk kepentingan investasi.

Ada Ketentuan Akta dan Serah Terima

Untuk memperoleh fasilitas PPN DTP, penyerahan rumah harus dibuktikan dengan dokumen transaksi sesuai ketentuan.

Di antaranya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang telah dilunasi, serta berita acara serah terima bangunan dalam kondisi siap huni.

Pengembang sebagai Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban administratif, termasuk membuat faktur pajak dan mencantumkan identitas pembeli serta informasi yang dipersyaratkan.

Data Transaksi Harus Dilaporkan

Pelaksanaan insentif PPN DTP juga disertai mekanisme pelaporan dan validasi. Setiap penyerahan unit yang mendapatkan fasilitas harus didaftarkan melalui sistem yang terintegrasi dengan kementerian terkait.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengawasan agar fasilitas pajak diberikan kepada transaksi dan pembeli yang memenuhi persyaratan.

Apabila kemudian diketahui fasilitas digunakan tidak sesuai ketentuan, PPN yang seharusnya terutang dapat ditagih kembali sesuai aturan.

Berlaku Sepanjang 2026

Masyarakat yang berencana membeli rumah perlu memperhatikan periode dan persyaratan fasilitas tersebut. Insentif PPN DTP berlaku atas penyerahan rumah yang memenuhi ketentuan selama 1 Januari sampai 31 Desember 2026.

Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah berharap sektor perumahan tetap bergerak. Aktivitas pembangunan dan transaksi rumah juga dapat memberikan dampak kepada sektor konstruksi, bahan bangunan, jasa keuangan, serta tenaga kerja.

Bagi calon pembeli, memahami syarat sejak awal menjadi penting agar fasilitas PPN DTP dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. (Dikutip dari : Tavip Apriliyani, Penyuluh Ahli Muda KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua) 

Editor : M. Khoirul Anwar
PPN rumah 2026 PPN ditanggung pemerintah beli rumah 2026 insentif properti 2026 PMK 90 Tahun 2025