KUDUS – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kudus didorong tidak sekadar menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok.
Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah pemasaran produk unggulan desa sekaligus memperluas jangkauan pasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus Sulistyo Utomo mengatakan, KDMP jangan sampai hanya beroperasi seperti toko swalayan atau supermarket tanpa memperhatikan produk lokal.
Keberadaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai prinsip koperasi, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
"Produk unggulan desa bisa dipasarkan lebih luas melalui jaringan koperasi," ujar Sulis, belum lama ini.
Dia menilai, setiap desa memiliki potensi usaha yang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan.
Misalnya, Desa Kaliputu yang dikenal sebagai sentra jenang dan Desa Megawon dengan potensi kerajinannya.
Selain itu, produk makanan khas, ukiran, serta kerajinan lainnya juga berpeluang dipasarkan melalui KDMP.
Menurutnya, pengembangan tersebut perlu disinergikan dengan UMKM dan pemerintah desa.
Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kualitas serta kapasitas produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pemasaran koperasi.
Dengan jaringan KDMP yang tersebar di berbagai desa, produk lokal diharapkan bisa menjangkau konsumen lebih luas.
Pelaku usaha pun tidak harus mencari pasar sendiri karena koperasi dapat menjadi jalur distribusi.
"Kalau produknya sudah masuk koperasi, cabangnya kan luar biasa. Mereka sudah punya pasar di masing-masing koperasi desa. Jadi pengrajin tidak harus kesulitan memasarkan produknya sendiri," jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Sulis mendorong pemerintah daerah ikut mengawasi sekaligus mendukung pertumbuhan pengusaha kecil di Kudus.
Pembinaan diperlukan agar produk UMKM memiliki kualitas dan daya saing.
Terkait rencana pelibatan KDMP dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan gas bersubsidi, dia menilai hal itu bisa disinergikan dengan program pemerintah.
Namun, pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Pengawasan tersebut perlu melibatkan pengelola koperasi, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hingga anggota koperasi.
"Perlu pengawasan bersama, agar program KDMP sejalan dengan pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan," harapnya. (dik)
Editor : Mahendra Aditya