KUDUS – Isu adanya murid di SD 5 Hadipolo sepulang sekolah langsung kerja untuk bantu perekonomian keluarga, langsung ditindaklanjuti Dinas Sosial P3AP2KB Kudus kemarin.
Kepala Dinsos P3AP2KB (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Be rencana) Putut Winarno bersama tim dan Kepala Desa Hadipolo Suleman Slamet mendatangi SD 5 Hadipolo
Pihaknya, melakukan observasi ke sekolah untuk memastikan jumlah murid SD 5 Hadipolo yang kerap minta pulang lebih cepat sebelum selesai jam sekolah, karena harus bekerja.
Winarno menjabarkan, hasil dari keterangan pihak sekolah, dari 29 murid yang bersekolah di SD 5 Hadipolo, ada dua murid yang diketahui pulang sekitar pukul 10.00.
Padahal seharusnya mereka pulang pada pukul 12.15. Bahkan, satu di antaranya jarang masuk sekolah.
Berdasarkan informasi dari pihak sekolah, kedua murid tersebut, pulang lebih cepat dengan alasan harus bekerja.
Dalam hal ini, bekerja yang dimaksud mengamen, mengemis, hingga berjualan di jalanan.
Keduanya merupakan warga dari Kampung Sosial yang tinggal di RT 6/RW 2, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo.
Namun, salah satu di antaranya, dalam kartu keluarga (KK) tercatat sebagai warga Desa Klumpit, Kecamatan Gebog.
Winarno mengatakan, pihaknya masih melakukan asesmen bersama pihak sekolah dan pemerintah desa.
Hal ini untuk mengetahui apakah ada dugaan eksploitasi anak dalam kondisi tersebut.
“Kami akan melaksanakan asesmen dulu ke keluarga. Kami cek kondisi ekonominya, menerima bantuan atau tidak. Kami tidak bisa langsung melihat, bahwa ini eksploitasi anak. Kami lihat dulu kondisi keluarganya seperti apa,” ujar Winarno.
Ia menjelaskan, apabila hasil asesmen menunjukkan keluarga membutuhkan intervensi pemerintah, maka Dinsos akan memberi pendampingan hingga mengusulkan bantuan sosial maupun program pemberdayaan.
“Kalau memang keluarganya membutuhkan bantuan dan belum menerima bantuan, nanti kami usulkan. Kalau perlu bidang rehabilitasi sosial juga masuk. Tujuannya, agar anak tetap bisa belajar dan keluarganya bisa hidup lebih layak,” katanya.
Pihaknnya, juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pendampingan kepada keluarga.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan bukan hanya kepada anak, tetapi juga kepada orang tua, agar kesejahteraan keluarga meningkat.
“Intinya bagaimana anak tidak kehilangan masa depan dan tetap mendapatkan hak-haknya. Terutama hak belajar. Kalau keluarganya perlu pemberdayaan, pelatihan kerja, bantuan modal, atau bantuan sosial, Dinsos fasilitasi sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD 5 Hadipolo Soli chul Hadi mengatakan, sekolah terus berupaya membangun citra positif di tengah stigma yang selama ini melekat.
Terlebih, sekolah setempat sudah mendapat julukan “Sekolah Kampung Sosial”.
Dengan begitu, masyarakat enggang menyekolahkan anaknya di SD itu.
“Jumlah siswa kami ada 29 anak. Dari kelas I sampai kelas VI. Memang ada beberapa anak yang setelah pulang sekolah ingin segera pulang. Guru juga kadang menjumpai mereka di jalan dan langsung mengajak mereka kembali,” terangnya.
Ia mengakui stigma sebagai “Sekolah Kampung Sosial” masih menjadi tantangan tersendiri.
Menurutnya, sekolah telah melakukan berbagai upaya agar hak anak dalam memperoleh pendidikan didapatkan dengan maksimal.
“Kami selalu koordinasi dengan orang tua, agar jika ada permasalahan bisa didiskusikan bersama,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Hadipolo Suleman Slamet mengatakan, pemerintah desa siap menindaklanjuti hasil koordinasi bersama Dinsos dan sekolah.
Termasuk, membentuk komite sekolah dengan melibatkan pemerintah desa.
“Kami akan bekerja sama dengan Dinsos, agar anakanak yang memang membutuhkan pendampingan bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Yang penting anak-anak tetap bisa sekolah dengan baik,” jelasnya. (san/lin)
Editor : Ali Mustofa