RADAR KUDUS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) terus bergerak aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah terbaru yang diambil adalah memperkuat kolaborasi bersama media massa guna mengedukasi publik.
Upaya ini difokuskan untuk mengubah persepsi masyarakat serta mendongkrak angka keaktifan peserta dalam menggunakan hak layanan kesehatan mereka.
Komitmen besar tersebut ditegaskan dalam acara Media Gathering yang digelar oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI.
Acara yang mengusung semangat kolaborasi ini berlangsung khidmat di Artotel Laguna Kota Magelang pada Rabu, (10/6).
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, menggarisbawahi bahwa media massa memegang peran yang sangat vital.
Media menjadi jembatan informasi utama dalam Menyebarluaskan berbagai perkembangan program JKN kepada masyarakat luas.
Menurut Rahmad, saat ini masih ada jarak informasi yang perlu dipangkas.
Masyarakat luas harus mengetahui secara berkala bahwa sistem jaminan kesehatan nasional terus mengalami transformasi dan kini jauh lebih mudah untuk diakses.
"Kami terus mensinergikan sistem layanan kami dengan berbagai fasilitas kesehatan di lapangan agar masyarakat makin mudah terlayani. Di sisi lain, alasan terbesar mengapa setiap warga negara harus memiliki jaminan kesehatan yang aktif adalah karena tren biaya kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun," ujar Rahmad dalam sambutannya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam proses peningkatan mutu ini, BPJS Kesehatan selalu berpegang teguh pada empat pilar utama tata kelola organisasi.
Pilar-pilar tersebut meliputi integritas, pelayanan prima, kolaborasi yang kuat, serta inovasi digital yang berkelanjutan.
Tantangan nyata di lapangan terlihat jelas dari rincian data kepesertaan.
Berdasarkan catatan resmi BPJS Kesehatan untuk wilayah kerja Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), cakupan kepesertaan sebenarnya sudah berada di angka yang sangat fantastis.
Tercatat, kepesertaan JKN di Jateng dan DIY telah menyentuh angka 98,49 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh warga di kedua provinsi tersebut sudah terdaftar ke dalam sistem JKN.
Namun, persoalan mendasar muncul pada tingkat keaktifan pemanfaatan layanan yang baru mencapai 76,29 persen.
Kesenjangan angka ini menjadi perhatian serius. Banyak warga yang sudah memiliki kartu JKN, namun belum memahami haknya, membiarkan status kepesertaannya tidak aktif, atau belum memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal saat mereka membutuhkannya.
Di tingkat pusat, akselerasi program juga terus dipacu. Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Henri Army Iriawan, memaparkan gambaran data secara nasional.
Hingga saat ini, total jumlah peserta JKN di seluruh Indonesia telah menembus angka 282 juta jiwa, dengan rata-rata tingkat keaktifan nasional berada di angka 79,86 persen.
Untuk mempercepat target Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas, BPJS Kesehatan kini mulai membidik strategi berbasis kelompok masyarakat yang lebih spesifik.
Salah satu fokus utama yang sedang berjalan adalah menyasar kelompok jemaah haji Indonesia.
"Saat ini kami masih menyasar kepesertaan dari jemaah haji. Langkah ini krusial demi menjamin kenyamanan mereka, baik menjelang keberangkatan ke Tanah Suci maupun saat nanti kembali ke Tanah Air. Kita tentu berharap saat pulang berhaji mereka selalu dalam kondisi prima. Oleh karena itu, para jemaah haji pun sangat diminta untuk memastikan status kepesertaan mereka tetap aktif," jelas Henri.
Jika pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan ini meningkat, maka manfaat perlindungan jaminan kesehatan dari program JKN dipastikan dapat dirasakan secara jauh lebih optimal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (lia)
Editor : Ali Mustofa