KOTA – Musyawarah Cabang (Muscab) gabungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak menjadi momentum konsolidasi besar partai.
Forum yang digelar di Hotel Horison Kudus, Minggu (26/4), tak hanya membahas restrukturisasi kepengurusan, tetapi juga menguatkan strategi menghadapi agenda politik mendatang.
Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan Amir Uskara, menegaskan bahwa pelaksanaan Muscab secara gabungan merupakan hal yang sah dan sesuai aturan organisasi.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperbolehkan selama seluruh tahapan dijalankan dengan benar.
“Tidak ada larangan Muscab digelar bersama. Ini hal yang wajar dan tetap sah secara organisasi,” ujarnya.
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, Muscab kali ini tidak langsung memilih ketua DPC.
Forum justru menetapkan tim formatur yang akan bertugas menyusun struktur kepengurusan baru secara menyeluruh, mulai dari ketua DPC hingga majelis partai.
Ia menjelaskan, jumlah formatur disesuaikan dengan jumlah kecamatan di masing-masing daerah.
Untuk wilayah dengan maksimal 14 kecamatan, formatur berjumlah lima orang.
Sementara daerah dengan lebih dari 15 kecamatan memiliki tujuh orang formatur.
“Formatur inilah yang nanti menyusun dan memilih calon pengurus DPC, kemudian diajukan ke DPP untuk mendapatkan persetujuan,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan sistem formatur menjadi langkah strategis untuk menghindari potensi konflik internal yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.
Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh kader tetap solid dan tidak terpecah.
Perwakilan DPW PPP Jawa Tengah, Nurul Furqon, turut menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dalam proses Muscab.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi polarisasi di antara kader, baik yang terpilih maupun yang belum mendapatkan posisi.
“Semua harus kita rangkul. Jangan sampai yang tidak jadi malah ditinggalkan, dan yang terpilih merasa menang sendiri. PPP harus tetap satu barisan,” tegasnya.
Furqon menyebut, pelaksanaan Muscab di Jawa Tengah telah dibagi dalam beberapa daerah pemilihan, termasuk dapil 3, 4, dan 5, dengan pembagian tugas perwakilan DPW untuk memastikan konsolidasi berjalan optimal.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi internal partai menjadi kunci utama dalam memperkuat basis politik.
Konsolidasi yang berkelanjutan diyakini mampu mendorong peningkatan perolehan kursi legislatif.
“Konsolidasi itu wajib. Kita harus terus berkomunikasi. Target kita ke depan, Kudus bisa naik 100 persen, dari tiga kursi menjadi enam kursi,” ujarnya optimistis.
Selain Kudus, ia menyoroti potensi kekuatan PPP di Jepara yang saat ini telah memiliki 10 kursi legislatif, termasuk empat kursi yang diisi kader perempuan.
Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
Dalam forum itu, DPW juga mengarahkan agar Muscab tidak dimaknai sebagai ajang perebutan jabatan semata.
Sistem formatur dinilai lebih mampu mengakomodasi seluruh kader.
Furqon meminta setiap DPC mengusulkan minimal tiga kandidat untuk posisi ketua dan sekretaris.
Selanjutnya, tim formatur akan menyusun komposisi kepengurusan secara kolektif sebelum diajukan ke tingkat pusat.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua, tapi pemilihan formatur. Dari situ kita bangun kepengurusan yang mengakomodasi semua kader,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kudus, Zainuddin, menilai sistem formatur menjadi solusi efektif untuk meredam potensi konflik internal. Ia memastikan seluruh kader tetap memiliki peluang yang sama dalam proses penentuan kepengurusan.
Ia berharap, PPP mampu memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029. Konsolidasi yang solid dinilai menjadi modal utama untuk mencapai target tersebut. (dik)
Editor : Andika Trisna Saputra