KOTA – Pemerintah Kabupaten Kudus mengikuti arahan pemerintah pusat dalam upaya efisiensi energi.
Kebijakan work from home (WFH) diharapkan mampu menekan belanja bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Menurutmya, langkah tersebut merupakan bentuk keselarasan kebijakan antarlevel pemerintahan.
“Kita mengikuti keputusan pusat, termasuk Pak Gubernur. Kalau beliau bersepeda, ya kami juga bersepeda,” ujarnya usai pelantikan Sekda Kudus.
Ia menekankan bahwa penerapan WFH tidak boleh disalahartikan sebagai waktu libur bagi aparatur sipil negara (ASN).
Seluruh pegawai tetap diwajibkan bekerja secara profesional dengan sistem pengawasan yang ketat dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyrakat. Terutama layanan kesehatan, perizinan, dan lainnya harus tetap optimal,” tegasnya.
Untuk memastikan kinerja tetap berjalan, setiap OPD diminta aktif memantau pegawainya, termasuk melalui pelacakan lokasi (share location) serta pemberian tugas yang terukur.
Hasil pekerjaan juga harus tetap diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan.
Selain itu, layanan yang bersifat vital seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan tetap diwajibkan beroperasi penuh hingga akhir pekan dengan sistem kerja bergiliran.
Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan tanpa hambatan.
Bupati menargetkan kebijakan WFH dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran, khususnya penghematan belanja BBM hingga 20–25 persen.
Menurutnya, indikator penghematan akan dipantau secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Jangan sampai WFH sudah diterapkan, tapi belanja BBM masih tinggi. Ini harus benar-benar efisien,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kudus, Eko Djumartono, menyampaikan bahwa pihaknya segera menyusun surat edaran sebagai dasar pelaksanaan WFH di seluruh OPD.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan di tengah kebijakan efisiensi tersebut.
“Kualitas pelayanan tetap harus ditingkatkan. Kita juga akan evaluasi belanja aparatur. Pak Bupati sudah memberi contoh dengan bersepeda,” ujarnya.
Eko menambahkan, konsistensi dalam menjalankan kebijakan menjadi kunci utama keberhasilan program efisiensi ini.
Menurutnya, penerapan WFH harus benar-benar berdampak pada penurunan belanja operasional, khususnya BBM di lingkungan Pemkab Kudus. (dik)