KUDUS – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Muria Raya berkumpul di Lapangan Basket Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (4/3) malam.
Mereka mengikuti forum diskusi terbuka yang menghadirkan sejumlah tokoh mahasiswa dan aktivis untuk membahas dinamika politik nasional.
Pantauan di lokasi, kegiatan dimulai setelah salat tarawih.
Selain mahasiswa, diskusi juga dihadiri masyarakat umum, komunitas, hingga alumni kampus.
Para peserta tampak duduk lesehan sambil menyimak paparan dari para narasumber hingga acara berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.
Tiga pemateri hadir dalam forum tersebut, yakni Presiden BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto, aktivis Reformasi 1998 Edy Supratno, serta dosen Fakultas Hukum UMK Hidayatullah.
Diskusi berlangsung terbuka dengan topik utama mengenai kondisi politik Indonesia saat ini.
Dalam pemaparannya, Tiyo Ardianto, mengatakan konsep Imajinasi Reformasi Jilid 2 menjadi respons atas situasi politik yang ia nilai sedang berada dalam fase krisis.
Ia menilai dinamika geopolitik global serta kebijakan dalam negeri saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Bahkan, menurutnya kondisi tersebut berpotensi mendorong Indonesia ke arah krisis politik dan krisis ekonomi.
Tiyo menyoroti sejumlah kebijakan publik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut sejak awal memiliki persoalan karena dinilai berdampak pada dugaan pemangkasan anggaran pendidikan hingga sekitar 20 persen dari APBN.
Ia juga menilai program tersebut membuka potensi penyimpangan melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut memiliki kedekatan dengan partai politik.
Selain itu, ia mempertanyakan arah program tersebut yang dianggap tidak secara jelas berkontribusi terhadap perbaikan sektor pendidikan maupun kesehatan.
Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp 233 triliun.
“Kalau dikritisi, program yang awalnya disebut untuk mengatasi stunting justru berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan, bukan kesehatan. Anggaran Rp 233 triliun itu menurut kami sangat besar dan perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Tiyo menyebut peluang krisis politik dan ekonomi bisa saja menjadi kenyataan apabila dalam enam bulan ke depan tidak ada perubahan mendasar dalam cara pemerintah merumuskan kebijakan publik.
Namun ia menilai kondisi tersebut masih dapat dihindari apabila pemerintah melakukan evaluasi kebijakan secara serius.
Ia juga menyebut terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong perubahan besar di Indonesia.
Di antaranya munculnya kesadaran kolektif rakyat, keterlibatan kelompok kelas menengah yang mulai merasakan dampak kebijakan pemerintah, serta faktor yang ia sebut sebagai “keajaiban Tuhan” yang dapat memperkuat posisi rakyat.
Sebagai aktivis mahasiswa, Tiyo mengaku pernah mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia politik praktis.
Namun ia memilih menolak tawaran tersebut dan tetap fokus menjalankan peran dalam gerakan mahasiswa.
“Saya ingin memaksimalkan peran yang dijalani hari ini. Soal apa yang terjadi di masa depan, biarlah waktu dan Tuhan yang menentukan,” katanya.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk memperkuat solidaritas dan kesiapan menghadapi dinamika politik yang mungkin terjadi.
Menurutnya, mahasiswa perlu belajar dari sejarah agar tidak terkejut apabila terjadi perubahan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1966.
Melalui forum diskusi tersebut, Tiyo mendorong mahasiswa untuk memulai langkah sederhana, yakni membangun kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat.
“Mahasiswa memiliki hutang kepada rakyat. Cara membalasnya adalah dengan membela rakyat ketika mereka mengalami ketidakadilan. Jika kesadaran kolektif itu terbangun, maka perubahan atau reformasi bisa terjadi dengan sendirinya,” katanya. (dik)
Editor : Ali Mustofa