KUDUS – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Skema tersebut dinilai menggeser hak politik rakyat dan berpotensi melemahkan fondasi demokrasi di tingkat daerah.
Ketua DPC PDIP Kudus, Achmad Yusuf Roni menyampaikan, pemilihan langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak bisa digantikan oleh keputusan politik di ruang parlemen.
Menurutnya, menyerahkan penentuan kepala daerah kepada DPRD sama saja memindahkan hak pilih rakyat ke segelintir elite.
“Ketika rakyat tidak lagi memilih secara langsung, maka hak demokrasi mereka terpotong. Itu langkah mundur bagi demokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengubah sistem pemilihan.
Penghematan, kata dia, seharusnya dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemilu, bukan dengan menghilangkan partisipasi politik masyarakat.
Soal politik uang, Yusuf Roni menilai akar masalahnya terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Selama pelanggaran tidak ditindak tegas, praktik tersebut akan terus berulang meski sistem pemilihan diubah.
“Masalahnya bukan mekanisme pemilihan, tetapi keberanian menegakkan aturan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh tingginya angka partisipasi pemilih, melainkan oleh proses yang jujur, adil, dan transparan.
Pembiaran pelanggaran demi mengejar partisipasi justru mencederai demokrasi itu sendiri.
Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai rawan melahirkan oligarki politik.
Penentuan pemimpin akan lebih ditentukan oleh konfigurasi kekuatan partai, sementara ruang dialog publik dan adu gagasan semakin menyempit.
“Jika keputusan hanya berputar di DPRD, rakyat hanya menjadi penonton. Hak demokrasi semakin menjauh,” katanya.
Atas dasar tersebut, DPC PDIP Kudus menegaskan dukungan penuh kepada DPP PDI Perjuangan untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan menolak wacana Pilkada melalui DPRD yang dinilai mengancam hak demokrasi rakyat. (dik)
Editor : Mahendra Aditya