KUDUS – Maraknya judi online, peredaran minuman keras (miras), hingga praktik prostitusi dinilai menjadi ancaman serius bagi kenyamanan sosial di Kabupaten Kudus.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi arah kebijakan publik yang digelar Ansor Corner Club, yang mempertemukan pemerintah daerah, aparat keamanan, TNI, serta organisasi kemasyarakatan.
Diskusi bertajuk Arah Kebijakan Publik terhadap Penyakit Masyarakat itu menyoroti kompleksitas penyakit masyarakat (pekat) yang kini tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga merambah ruang digital.
Selain judol, miras, dan prostitusi, forum juga menyinggung tingginya angka HIV/AIDS di Kudus yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Penertiban terus dilakukan, terutama terhadap peredaran miras yang masih ditemukan meski Kudus menargetkan nol persen miras.
“Ini kami akui menjadi PR bersama. Miras di Kudus secara aturan nol persen, tapi di lapangan anak-anak muda masih ditemukan minum saat hiburan musik,” ujarnya.
Menurut Sam’ani, persoalan judi online jauh lebih meresahkan karena telah menimbulkan banyak korban.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan pekat tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Di kampung-kampung masih ada. Di sinilah peran kepala desa penting, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana memberi efek jera dan rasa aman, itu yang perlu kita bahas bersama,” katanya.
Sam’ani juga menekankan agar pelayanan publik tetap optimal meski dana transfer ke daerah pada 2026 dipastikan menurun.
Menurutnya, kenyamanan dan rasa aman masyarakat harus tetap dipertahankan.
Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menambahkan bahwa Polres Kudus secara rutin menggelar berbagai operasi, mulai dari Operasi Zebra hingga operasi khusus pada momen Natal dan Tahun Baru.
Sasaran operasi meliputi peredaran miras, prostitusi, dan seks bebas.
Ia juga mengingatkan masyarakat akan bahaya pinjaman online ilegal yang kerap memicu tindak kriminal lanjutan.
Masyarakat diminta aktif melapor melalui Hotline Polri 110.
“Kami berkomitmen respons cepat. Lapor saja jika menemukan pelanggaran,” tegasnya.
Heru menjelaskan, upaya kepolisian dilakukan secara berlapis melalui langkah preemtif dengan sosialisasi dan deteksi dini, preventif lewat patroli dan pengamanan, serta represif melalui penegakan hukum.
Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Kudus Arif Mustain menilai organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam merespons penyakit masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa praktik-praktik menyimpang kerap dibungkus dalam kegiatan yang terlihat legal.
“Ansor tidak cukup hanya bersuara keras. Kita harus duduk bersama, berdiskusi, dan melahirkan solusi konkret,” ujarnya.
Dari unsur TNI, Kepala Staf Kodim 0722/Kudus Muchlisin menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
Ia menilai keluarga dan lingkungan menjadi benteng utama pencegahan persoalan sosial.
“Intinya menjaga stabilitas sosial di tengah perbedaan,” katanya.
Adapun anggota DPRD Jawa Tengah Akhwan Sukandar, yang juga mantan Komandan Banser Kudus, mengingatkan GP Ansor agar tidak hanya menuntut peran pemerintah.
Menurutnya, ormas harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk menjaga kenyamanan, stabilitas, serta mendukung kelancaran distribusi sembako dan BBM saat Nataru.
“Ansor harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menuntut,” tandasnya. (dik)
Editor : Mahendra Aditya