KUDUS – Ketua DPRD Kudus, Masan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana alam di Kabupaten Kudus.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring langsung di Simpang Tujuh Kudus pada Selasa (4/11), bertepatan dengan apel kesiapsiagaan bencana.
Dalam kesempatan itu, Masan memastikan kesiapan perangkat daerah, peralatan, serta koordinasi lintas sektor berjalan maksimal.
Menurutnya, Kabupaten Kudus memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Berdasarkan data BPBD Kudus, sejak Januari hingga September 2025 telah tercatat lebih dari seratus kejadian bencana di sejumlah wilayah.
Kondisi ini menegaskan perlunya langkah antisipatif dan koordinasi yang solid antarinstansi.
“DPRD tidak bisa tinggal diam. Pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami agar kebijakan penanggulangan bencana benar-benar terealisasi di lapangan, bukan hanya sekadar wacana,” ujar Masan.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas program mitigasi bencana yang dijalankan Pemkab Kudus, termasuk kesiapan posko siaga, logistik, dan petugas di tingkat desa.
Menurutnya, mitigasi harus dimulai dari level desa dengan melibatkan pemerintah desa, relawan, dan masyarakat secara aktif.
“DPRD akan terus mengawal agar kebijakan tetap fokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan setelah bencana terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Masan mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD, TNI, Polri, dan relawan menjelang musim hujan.
Namun ia mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor agar penanganan bencana tidak saling tumpang tindih.
Ia juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur pendukung seperti drainase dan tanggul sungai yang masih menjadi titik lemah di beberapa daerah.
“Masih ada wilayah yang drainasenya belum berfungsi optimal. Ini perlu segera mendapat perhatian dari dinas terkait,” tambahnya.
Di akhir, Masan menekankan pentingnya edukasi publik dan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi turut aktif menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
“Bencana adalah tanggung jawab bersama. Saat alam mulai memberi tanda, kita harus siap siaga. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus bergerak bersama,” katanya. (dik)
Editor : Mahendra Aditya